Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Korban Pelanggaran HAM: Koalisi Parpol Harus dengan Agenda HAM



Tgl terbit: Kamis, 23 April 2009

Korban Pelanggaran HAM:
Koalisi Parpol Harus dengan Agenda HAM

Kami keluarga korban pelanggaran HAM menaruh harap agar partai-partai politik di tengah kompetisi politik ini tetap menaruh perhatian pada agenda hak asasi manusia khusus penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Pada aras itu, kamu sejauh ini melihat bahwa beberapa partai-partai poiltik yang ada diparlmenen periose 2004-2009 relatif menaruh perhatian dan memiliki konsistensi bagi upaya menghadirkan hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM itu, sikap fraksi PDIP, PAN, PKB di parlemen pada kasus Trisakti, Semanggi I dan II (TSS) dan kasus penculikan/penghilangan paksa aktivis 97-98 hingga saat ini cukup terang, bahkan pada pembahasan 2 kasus ini PDIP selalu mengambil posisi ketua dalam pansus maupun di  Komisi Hukum dan HAM DPR, dengan segala dinakmikanya, sementara Fraksi Partai Demokrat, Golkar, PPP dan PKS juga selama ini memberi perhatian pada kasus Munir.
 
Namun di tengah kontestasi politik yang sedang berlangsung, kami mengkhawatirkan sikap-sikap partai politik yang mengabil jalan pintas bagi pertarungan kekuasaan dengan menafikan perjuangan HAM yang selama ini ditunjukkan. Isue seputar koalisi PDIP, PAN PPP dengan Partai Gerindra dan Hanura, terlihat sebagai proyeksi gelap penegakan HAM di masa datang, karena fakta Prabowo dan Wiranto adalah salah satu aktor yang teridentifikasi sebagai bagian dari pelaku pelanggaran HAM masa alalu pada kasus penculikan Aktivis 97-98 dan TSS (termasuk juga pada kasus Timor-Timur). Atau Partai Demokrat dengan PKPB (Hartono) malah bertolak belakang dengan agenda reformasi yang selama ini bergulir. Bila koalisi ini terjadi, maka segala penegakan HAM di parlemen selama ini ditunjukkan oleh partai-partai itu menjadi kehilangan makna.

Disisi lain perlu kami mengingatkan pada seluruh partai politik, bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu telah menjadi kesepakatan Internaional sebagai musuh seluruh umat manusia (hostis humanis generis). Sehingga para pelaku kejahatan tidak dapat berlindung dibalik kekuasaan sebagai Presiden/Wakil Presiden sekalipun. Kami mengingatkan kepada partai politik terhadap apa yang terjadi para pemimpin-pemimpin negara seperti Pinochet, Charles Taylor, Saddam Hussain, Slobodan Milosevic, Bashir, Marcos, Noun Chea dll menjadi target dunia Internasional bagi pertanggungjawaban mereka atas tindakan pelanggaran yang mereka lakukan. Kami berharap hal itu tidak dialami oleh pemimpin negeri ini. Pelaku kejahatan hak asasi manusia sampai kapanpun dan dalam identitas apapun tidak akan lepas dari jerat hukum, terutama hukum HAM internasional (no save heven principle). Sehingga kekuasaan sesungguhnya tidak dapat digunakan sebagai tameng bagi peniadaan hukum (impunity).

Berdasarkan uraian diatas, pertama, kami berharap partai politik tetap menjaga konsistenti perjuangan penuntasan kasus-kasus masa lalu sebagai mana ditunjukkan oleh para anggota parlemen selama ini. Kami yakin, pilihan masyarakat terhadap partai-partai politik dalam pemilu selama ini juga tidak dapat dilepaskan dari harapan rakyat atas penuntasan kasus kasus pelanggaran HAM itu. Disisi lain juga beberapa partai politik itu menampilkan caleg-caleg aktivis-aktivis yang pro HAM di pemilu legislatif kali ini. Kedua, kami berharap partai-partai dalam upaya merebut kekuasaan pada politik eletoral ini mengambil jarak dengan para pelaku penggaran HAM. Kekuasaan harus demi kepentingan rakyat dalam pemenuhan kesejahteraaan, keamanan, keadilan dan kebenaran. Kami berharap koalisi yang dibangun tidaklah hanya sebatas power sharing namun didasarkan pada agenda bersama khususnya hak asasi manusia bagi pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial Budaya dan Hak Sipil Politik.  

Jakarta, 23 April 2009 

Kami,
Sipon, istri Wiji Tukul (korban penculikan Aktivis 97-98)
Utomo, Bapak Petrus Bimo Anugerah (Korban penculikan Aktivis 97-98)
Tuti Koto, Ibu Yani Afri (Korban penculikan aktivis 97-98)
Sumarsih, Ibu Bernadus Realino Norma Irawan/Wawan (Korban TSS)
Suciwati. Istri Munir
Wanma Yetty, anak Bachtiar Johan (korban Tanjung Priok 1984)
Ibu Darwin, Ibu korban tragedi Mei 1998
Tineke Rumbaku, korban kasus Biak 1998 (Papua)
Salmiati, Korban DOM Aceh
Maria da Silva, korban pelanggaran HAM Timor Leste
Elisa da Silva, korban pelanggaran HAM Timor Leste
Edwin Partogi, Kontras
Choirul Anam, HRWG
Sinnal Blegur, IKOHI



Kasus terkait Semanggi I 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 4,416 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org