Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
KEGIATAN
Diskusi Publik: "Menagih Presiden SBY : Menjalankan Rekomendasi DPR RI dan Menjawab Klarifikasi Ombudsman RI untuk Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Perideo 1997-1998"



Tgl terbit: Kamis, 12 Juli 2012

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang (IKOHI) didukung oleh Asian Federation against Involuntary Disappearances (AFAD) menyelenggarakan diskusi publik pada Kamis, 12 Juli 2012 dengan narasumber Drs. Effendi MS Simbolon (anggota DPR RI dan Mantan Ketua Pansus DPR RI penanganan pembahasan atas hasil penyelidikan orang secara paksa peride 1997-1998), Hj. Azlaini Agus SH., MH (Wakil Ketua Ombudsman RI), Prof. Arbi Sanit (Pengamat Politik), Dr. Irman Putra Sidin (Pengamat Hukum) dan Mugiyanto (korban penculikan aktivis 1997-1998 dan Ketua IKOHI).

Penculikan dan penghilangan paksa periode 1997-1998 adalah salah satu peristiwa pelanggaran HAM berat yang menyertai runtuhnya rezim Orde Baru dan melahirkan Reformasi 1998. Dimasa itu, 22 (dua puluh dua) orang yang merupakan aktivis pro-demokrasi telah diculik, 9 (Sembilan) diantaranya dikembalikan sementara itu 13 (tiga belas) orang lainnya hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Pada tahun 2006, Komnas HAM melakukan penyeledikan pro-justisia untuk kasus ini. Hasil penyelidikan tersebut menyebutkan adanya dugaan pelanggaran HAM berat. Komnas HAM kemudian menyerahkan berkas hasil penyelidikan tersebut ke Kejaksaan Agung dan juga menyampaikannya ke DPR RI. Kejaksaan Agung hingga saat ini belum juga melakukan penyidikan sebagai bentuk respon dari laporan Komnas HAM tersebut. Sementara itu, DPR RI yang setelah membentuk Panitia Khusus (Pansus) penangan pembahasan atas hasil penyelidikan penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998 telah menghasilkan 4 (empat) rekomendasi kepada Presiden RI yakni :

  1. Merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc;
  2. Merekomendasikan kepada Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang;
  3. Merekomendasikan kepada Presiden untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang;
  4. Merekomendasikan kepada Presiden agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia

Dalam diskusi publik ini, Mugiyanto menyebutkan telah melaporkan kasus ini ke UNWGEID (United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances) yang pernah berkunjung ke Indonesia. Hal ini dilakukan melihat tidak adanya upaya konkret yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Para korban dan keluarganya seolah menghadapi tembok tebal. Terkatungnya penyelesaian kasus ini juga berdampak buruk terhadap kondisi keluarga korban akibat tidak adanya kepastian secara resmi tentang bagaimana kondisi para korban, apakah masih hidup atau telah meninggal.

Mugiyanto menyampaikan bahwa keluarga korban telah bertemu langsung ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menyampaikan harapannya agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat segera menindaklanjuti rekomendasi DPR RI salah satunya menggelar pengadilan HAM Ad Hoc. Selain itu, Mugiyanto menegaskan bahwa rekomendasi kedua DPR RI yaitu melakukan pencarian terhadap ke-13 orang hilang tersebut adalah hal yang penting mengingat hal ini dapat memberi kepastian jelas kepada keluarga korban mengenai keberadaan dan kondisi korban.

Merespon tindakan Mensesneg yang mengalihkan permintaan klarifikasi Ombudsman RI ke Menkopolhukam, Mugiyanto menegaskan bahwa KontraS dan IKOHI beserta keluarga korban orang hilang telah berulang kali bertemu dengan pihak Menkopolhukam dan tahu pasti apa yang menjadi jawaban dari Menkopolhukam.
â??jawaban dari Menkopolhukam tidak lain adalah kami akan mencari formula terbaik untuk menyelesaikan kasus iniâ?
Untuk itu, Mugiyanto berharap agar DPR RI dan Ombudsman RI harus terus menerus mendesak Presiden SBY agar menjalankan rekomendasi DPR RI tersebut.
â??sebagai anggota dewan, DPR harus terus menerus mendesak Presiden agar menjalankan rekomendasi DPR RIâ?

Selain itu, Wakil Ketua Ombudsman RI, Hj. Azlaini Agus mengatakan bahwa KontraS telah melaporkan permasalahan ini ke Ombudsman RI pada April 2012. Berdasarkan laporan tersebut, Ombudsman mengindikasikan terdapat kelalaian yang dilakukan pemerintah. Azlaini pun menyayangkan sikap Presiden yang tidak mau menanggapi secara langsung surat permohonan klarifikasi dari Ombudsman RI. Azlaini menegaskan bahwa Ombudsman tidak menerima klarifikasi dari Presiden tapi mendapat tembusan surat yang dikirim oleh Mensesneg kepada Menkopolhukam yang intinya meminta agar Menkopolhukamlah yang meresepon surat klarifikasi Ombudsman. Hal ini disayangkan oleh Azlaini dikarenakan surat klarifikasi yang dikirim oleh Ombudsman langsung dialamatkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan surat tembusan yang diberikan oleh Mensesneg kepada Ombudsman RI tidak tepat karena itu adalah urusan internal pemerintah dan tidak perlu ditembuskan ke lembaga lain.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut Azlaini menyebut Ombudsman akan melakukan dua hal yaitu menyurati kembali Presiden dan menyambangi Menkopolhukam. Bagi Azlaini, publik harus mengetahui alasan resmi Presiden kenapa rekomendasi DPR yang sudah diterbitkan sejak tiga tahun lalu belum juga dilaksanakan.

Sementara itu, Drs Effendi MS Simbolon mengatakan bahwa kasus penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998 ini bermuatan politik dimana masih terdapat pertanyaan apakah Negara, Pemerintah atau Orang yang memiliki kekuasan yang terlibat dalam kasus ini yang mengakibatkan kasus ini tidak kunjung selesai.

Sebagai mantan ketua Pansus Orang Hilang, Effendi mengatakan bahwa DPR RI telah bertindak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mendorong upaya penyelesaian kasus ini. Effendi pun mengingatkan jika penyelesaian kasus ini berlarut maka akan berdampak buruk pada kasus ini sendiri semisal potensial bukti-bukti dan data kasu yang hilang.

Berkenaan dengan itu, Effendi berpendapat agar Presiden harus segera menjalankan rekomendasi tersebut.
â??Saya imbau kepada Presiden agar meneruskan rekomendasi DPR RI dan menggunakan kewenangannya untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc dengan mengeluarkan Keppres terkait Pengadilan HAM Ad Hocâ?

Sedangkan pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin, mengatakan rekomendasi yang sudah diterbitkan DPR tidak dapat berdiri sendiri, tapi harus didukung oleh berbagai pihak, khususnya para korban. Pasalnya, secara umum Irman melihat kondisi berbagai lembaga negara yang ada di Indonesia saat ini sangat lemah untuk bertindak, terutama DPR. Salah satu persoalan adalah kurangnya kepercayaan diri. Oleh karenanya DPR butuh dukungan.

Atas dasar itu Imran berpendapat agar para korban dan aktivis HAM yang mengadvokasi agar melakukan pendekatan terhadap DPR. Hal itu dilakukan agar DPR dapat menggunakan kewenangan yang dimilikinya secara maksimal untuk mendesak pemerintah. Misalnya menggunakan hak angket, interpelasi, hak jawab dan lainnya. Bagi Imran hak konstitusional yang dimiliki DPR itu dapat digunakan untuk mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM, khususnya dalam soal penghilangan orang secara paksa 1997 -1998.

Imran menekankan agar DPR secara serius mengawal rekomendasinya kepada Presiden. Jika Presiden tidak menjalankan rekomendasi itu, Imran berpendapat wibawa DPR runtuh di mata Presiden. Proses pengawalan itu menurut Imran dapat dilakukan dengan cara menggunakan kewenangan konstitusional yang dimiliki DPR.

â??DPR itu lembaga yang kuat, diberikan harapan yang besar bagi para pencari keadilan untuk menindaklanjuti persoalan ini secara sempurna,â?
Menurut pengamat politik, Arbi Sanit, DPR tidak kuat menghadapi Presiden karena tidak ada kekuatan politik mayoritas akibat sistem multi partai yang digunakan saat ini. Untuk membenahi kondisi ini Arbi melihat ke depan harus terdapat kekuatan politik mayoritas dan kekuatan oposisi yang diakui konstitusi. Bagi Arbi selama kekuatan politik mayoritas tidak ada maka DPR ataupun Presiden tidak akan mampu melakukan langkah yang berani. Pasalnya, dalam sistem politik kedua lembaga itu butuh dukungan ketika menerbitkan kebijakan.

â??Karena sistem (kekuatan politik,-red) mayoritas itu tidak ada maka Presiden tidak bisa menggelar pengadilan HAM ad hoc, misalnya mau mengadili pelaku pelanggaran HAM berat, Presiden nggak ada yang back up.â?

 

 



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,198 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org