Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Undang-Undang Komisi Kebenaran Dicabut

Sumber: TEMPO | Tgl terbit: Jumat, 08 Desember 2006

Pengungkapan kasus hak asasi manusia ke titik nol.

JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi mencabut Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Padahal Tim Advokasi Keadilan dan Kebenaran, selaku pemohon hak uji materiil dan formal, hanya meminta koreksi terhadap tiga pasal Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 itu.

"Kewenangan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terkesan tidak pasti karena tidak memiliki daya ikat," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie saat membacakan putusan di Mahkamah Konstitusi kemarin.

Majelis Konstitusi mengatakan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. "Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi kini tidak memiliki kekuatan yang mengikat," ujarnya.

Permohonan hak uji terhadap Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi diajukan Tim Advokasi Keadilan dan Kebenaran. Tim ini gabungan beberapa lembaga swadaya masyarakat, di antaranya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Elsam, Kontras, dan Imparsial.

Menurut mereka, tiga pasal dalam Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yaitu pasal 27, pasal 44, dan pasal 1, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin adanya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Hakim konstitusi mengatakan ketentuan dalam Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak mungkin dilaksanakan karena tidak memiliki konsistensi hukum, yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kendati begitu, di akhir putusan, Jimly mengatakan putusan ini bukan berarti menutup upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu melalui rekonsiliasi. "Banyak cara mewujudkan rekonsiliasi, misalnya dengan kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti umum," ujarnya.

Putusan itu tidak diambil secara bulat oleh sembilan hakim konstitusi. I Dewa Gde Palguna, salah seorang hakim, mengajukan beda pendapat (dissenting opinion). Menurut dia, Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah undang-undang yang bertujuan mengungkap kebenaran dalam pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. "Para pemohon kini ditiadakan hak kompensasi dan rehabilitasinya," ujar Palguna.

Asmara Nababan, yang mewakili Tim Advokasi, mengatakan putusan itu mengembalikan posisi pengungkapan kasus hak asasi berat di masa lalu ke titik nol. "Kami harus kembali mendesak pemerintah dengan Ketetapan MPR Nomor 5 Tahun 2000 untuk mengungkap masalah HAM," ujarnya. Namun, Asmara menegaskan akan terus berjuang mengungkap kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan tetap menghormati putusan ini.

Adapun Mualimin Abdi, Kepala Subdirektorat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mewakili pemerintah, mengatakan putusan ini membingungkan dan merugikan pemohon. "Sebab, bagi para korban, kini tak lagi ada alat untuk pengusutan dan rekonsiliasi," ujarnya kepada Tempo. Menurut dia, Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi merupakan bentuk fasilitas bagi korban pelanggaran hak asasi manusia untuk mengadu. SANDY INDRA PRATAMA



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 435 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org