Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Presiden Minta Stabilitas Poso Tidak Terganggu:Penemuan puluhan senjata dipertanyakan.

Sumber: TEMPO | Tgl terbit: Sabtu, 13 Januari 2007

JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap stabilitas keamanan di Poso, Sulawesi Tengah, tidak terganggu oleh penangkapan tersangka pelaku teror dan insiden pengeroyokan polisi. "Jangan sampai keamanan yang sudah mulai membaik kemudian rusak lagi," kata juru bicara kepresidenan, Andi Mallarangeng, kepada wartawan di Bandar Udara Halim Perdanakusuma sebelum berangkat mendampingi Presiden ke Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Filipina kemarin.

Presiden, kata dia, meminta semua masalah yang terjadi kemarin di Poso ditangani sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. "Yang jelas, hukum harus ditegakkan," ujar Andi

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar meminta peningkatan penjagaan keamanan di Poso. Langkah tersebut, kata dia, perlu diambil agar masalah penggerebekan tak merembet ke masalah dan daerah lain.
Namun, Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto tak akan menambah personel di Poso. Sebab, ia menilai kondisi di Poso masih relatif baik.

Kamis lalu, tim gabungan Markas Besar Kepolisian RI dan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menyerbu rumah warga di Desa Gebangrejo, kawasan Tanah Runtuh, yang berada di Jalan Pulau Jawa dan Pulau Irian. Penyerbuan ini merupakan upaya menangkap 24 orang yang selama ini masuk daftar pencarian orang dalam kasus kekerasan di Poso.

Penyerbuan ini menyebabkan dua warga sipil tewas diterjang peluru. Dua orang itu adalah Dedi Tarzan, 28 tahun, dan Ustad Riansyah, 32 tahun. Keduanya meninggal saat itu juga. Tak lama setelah peristiwa tersebut, massa mengeroyok seorang polisi, Brigadir Dua Dedi. Pengeroyokan ini menyebabkan Bripda Dedi tewas di tempat. Kemarin jenazah Bripda Dedi diterbangkan ke kampung halamannya di Garut, Jawa Barat.

Polis juga menyita 5 senjata organik, 3 senjata rakitan, 380 butir amunisi, dan 3 bom rakitan.
Kemarin, seorang warga Jalan Pulau Jawa, Saidah, 30 tahun, memberikan kesaksian. Ia bercerita rumahnya sempat diobrak-abrik sampai kondisi rumah itu seperti kapal pecah. Saat polisi datang, kata Saidah, dia sedang menyiapkan sarapan buat keluarganya. Tanpa mengucap salam, polisi langsung masuk rumah menanyakan Basri, orang yang memang dicari polisi. Saidah pun bingung.
"Saya disuruh keluar, lalu disuruh masuk rumah lagi. Begitu terus, berulang-ulang," ujarnya.

Perlakuan yang sama dialami Adim dan Mari. Edi, 19 tahun, anak Adim, bercerita polisi tiba-tiba mendobrak pintu rumahnya. "Pintu saya kunci, tapi didobrak,'' tutur Edi sambil menunjuk pintu salah satu kamar tidur rumahnya yang hancur.

Penyerbuan polisi ini mendapat reaksi keras lembaga swadaya masyarakat dan tim pengacara muslim. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) justru mempertanyakan temuan puluhan senjata dan amunisi dalam penyerbuan itu. "Bagaimana bisa senjata sebanyak itu ada di masyarakat?" kata Kepala Divisi Pembelaan Hukum, Konflik, dan Perdamaian Kontras Abu Said Belu.

Tim Pembela Muslim Poso berencana mempraperadilankan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, yang dianggap menembak warga secara serampangan. "Padahal dulu polisi bilang mau menggunakan pendekatan persuasif," kata anggota Tim Pembela Muslim Poso, Tajwin Ibrahim. OKTAMANDJAJA | SANDY IP | DARLIS



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 530 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org