Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Masyarakat Sipil Serahkan Rancangan Qanun KKR Aceh ke DPRA

Tgl terbit: Selasa, 30 Desember 2008

Masyarakat Sipil Serahkan Rancangan Qanun KKR Aceh ke DPRA

Banda Aceh – Sejumlah lembaga masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Pengungkapan Kebenaran (KPK) Aceh pada Rabu, 31 Desember 2008 mendatangai DPR Aceh untuk menyerahkan secara resmi Rancangan Qanun KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) Aceh ke DPRA. Rancangan Qanun tersebut diterima langsung oleh Ketua Panitia Legislasi (Panleg), Amir Helmi, SH dan Sekretaris Panleg, Syamsul Bahri, SH.
 
Ketua Tim Substansi KPK, Afridal Darmi, SH, LLM mengatakan Rancangan Qanun KKR Aceh versi Masyarakat Sipil ini disusun dengan melibatkan sejumlah ahli hukum dan HAM, akademisi, ulama, tokoh adat, korban konflik dan tokoh perempuan. Sehingga Rancangan Qanun ini sudah mengakomodir pendapat dan pemikiran seluruh unsur.
 
Hendra Budian, juru bicara KPK mengharapkan dengan penyerahan Rancangan Qanun KKR Aceh versi Masyarakat Sipil akan memudahkan DPRA dalam pembahasannya sehingga dalam pembahasannya tidak membutuhkan waktu terlalu lama agar KKR Aceh bisa segera dilaksanakan.
 
Ketua Panleg, Amir Helmi mengatakan akan mencoba mengupayakan agar pembahasan Qanun KKR Aceh masuk dalam prioritas pembahasan tahun 2009. Amir Helmi juga berjanji akan membawa hal ini dalam rapat legislasi dan akan mengupayakan agar menjadi Qanun inisiatif. (KA)


 
Perdamaian Berkeadilan untuk Aceh!

Aceh, 30 Desember 2008

KontraS Aceh



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,009 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org