Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
HENTIKAN HUKUMAN MATI!

Tgl terbit: Kamis, 30 Oktober 2008

Hentikan Hukuman Mati!

Dalam waktu dekat, pemerintah secara resmi telah menyatakan akan mengeksekusi terpidana mati Amrozi, Ali Gufron dan Imam Samudera yang dituduh bertanggungjawab atas peristiwa bom Bali tahun 2002. Rencana tersebut kembali mengusik hati nurani kemanusiaan kami yang paling dalam, dan karena itu mendorong kami untuk kembali menegaskan pernyataan ini: HENTIKAN HUKUMAN MATI! Jangan ada lagi pembunuhan, apalagi atas nama hukum.

Terlepas dari perbuatan yang dilakukan Amrozi dan kawan-kawan serta peristiwa bom Bali yang telah memakan begitu banyak korban, menurut kami, tidak ada landasan apapun, baik landasan agama, pertimbangan etis, maupun pertimbangan hukum yang dapat menjadi dasar pelaksanaan hukuman mati dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan rasional. Sikap kami itu dilandasi argumen sebagai berikut, yang seyogianya menjadi pertimbangan para pelaksana hukuman mati di Indonesia:

Pertama, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan moral, sudah selayaknya hak untuk hidup (right to life) menjadi nilai yang dijunjung tinggi oleh kita semua. Tidak ada seorangpun yang berhak menentukan mati hidupnya seseorang, baik itu seseorang yang membunuh orang lain maupun negara yang menggunakan kekuasaannya untuk mengeksekusi mati seseorang.

Kedua, hak untuk hidup juga merupakan landasan paling dasar bagi setiap pertimbangan etis. Tanpa penghormatan atas hak untuk hidup itu, maka tindakan etis tidak memiliki makna karena kehidupan dapat dengan semena-mena dicabut. Padahal kami meyakini, setiap tindakan yang bersifat etis merupakan upaya terus menerus untuk meluhurkan kehidupan dalam berbagai bentuk dan dimensinya.

Ketiga, berbagai studi yang pernah dilakukan memperlihatkan bahwa hukuman mati tidak menimbulkan “efek jera” yang diniatkan oleh ancaman hukuman tersebut. Dewasa ini, studi-studi tersebut justru memperlihatkan kecenderungan yang semakin besar dari berbagai Negara yang beradab untuk mencabut hukuman mati dari sistem peraturan dan perundang-undangan mereka. Terkait dengan kasus bom bali 2002, para terpidana mati tidak pernah takut akan ancaman hukuman mati yang harus mereka hadapi. Bahkan mereka bangga karena menganggap perbuatan mereka merupakan suatu pengorbanan suci yang harus dibayar oleh nyawa mereka. Akhirnya, eksekusi mati tidak menimbulkan efek jera terhadap perbuatan-perbuatan dan niat-niat serupa bahkan sebaliknya berpotensi menimbulkan suatu kebanggaan.

Keempat, hukuman mati merupakan titik final yang tidak dapat ditinjau kembali, jika seandainya putusan hakim yang dijatuhkan ternyata salah. Banyak kasus yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri memperlihatkan bahwa kesalahan tersebut dapat saja terjadi. Dengan hukuman mati, kesalahan tersebut tidak dapat ditinjau dan diperbaiki. Itu berarti ada banyak kemungkinan di mana kita membunuh orang yang sesungguhnya tidak bersalah!

Kelima, eksekusi mati merupakan pencabutan nyawa seseorang dengan alasan legal. Pencabutan nyawa yang disengaja, meskipun dengan alasan berdasarkan putusan pengadilan tetap saja berarti membunuh. Apabila suatu perbuatan pembunuhan yang dibalas dengan pembunuhan pula maka kita sedang memperpanjang rantai kekerasan terhadap nyawa, yakni pembalasan dendam nyawa balas nyawa. Jika kita cinta kehidupan tentunya kita tidak akan pernah mendukung kematian.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dasar tersebut, maka kami melihat sudah saatnya pemerintah Indonesia menghapuskan hukuman mati dari sistem peraturan dan perundangan di Indonesia. Langkah ini merupakan langkah paling bijak dalam pergaulan antar-bangsa yang lebih beradab.

Karena itu kami sekali lagi menyerukan, HAPUS HUKUMAN MATI SEKARANG JUGA! Tidak ada alasan apapun untuk mempertahankannya. Mari kita bawa bangsa ini sebagai bangsa yang menghargai nyawa dan kehidupan.

Jakarta, 30 Oktober 2008
Hormat kami,

Aliansi Hapus Hukuman Mati


Contact person:
- Rusdi Marpaung : 0811177982
- Taufik Basari : 0815 864 77616
- Ade Rostina Sitompul: 0852 854 78411


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 8,273 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org