Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
JAKSA "AD HOC" HAM KASUS PRIOK HARUS DIISI OLEH UNSUR MASYARAKAT

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 04 Februari 2003

Jakarta,Kompas
    Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)
serta Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Paham) meminta
Kejaksaan Agung membuka kesempatan bagi orang luar (unsur masyarakat)
menjadi jaksa ad hoc untuk kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM)
Tanjung Priok. Bila jaksa ad hoc tetap diisi mantan jaksa atau oditur
militer, kelemahan dakwaan dan pembuktian seperti yang terjadi dalam
kasus pelanggaran HAM Timor Timur, dikhawatirkan akan terulang.
    "Kita akan meminta DPR menekan Kejaksaan Agung untuk memberi
kesempatan unsur masyarakat dalam tim ad hoc kasus Priok. Ini memang
berarti DPR harus segera memperbaiki UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM yang mengatur tentang Jaksa 'Ad Hoc'," ujar Zainuddin
Paru dari Paham di Jakarta, Senin (3/2).
    Koordinator Presidium Kontras Ori Rahman mengusulkan agar UU No
26/2000 segera direvisi. Apalagi sudah ada bukti, bahwa UU tersebut
tidak mampu menampung kebutuhan secara memadai, seperti dalam
Pengadilan HAM Ad Hoc kasus Timtim.
    "Jangan sampai ketika saatnya kasus Priok atau Pengadilan HAM
kasus lain digelar, UU No 26/2000 masih tetap seperti sekarang. DPR
bertanggung jawab atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu,"
kata Ori.
    Pengaturan soal jaksa ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM memang
sangat rancu. Pasal 23 Ayat 2 UU No 26/2000 menyebutkan; Dalam
melaksanakan tugas ... Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad
hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan atau masyarakat.
    Namun Pasal 23 Ayat (4) huruf c, kemungkinan masuknya unsur
masyarakat justru dimentahkan lagi, lewat kalimat yang berbunyi;
penuntut umum ad hoc harus ...berpendidikan sarjana hukum dan
berpengalaman sebagai penuntut umum.
    Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Munarman
menambahkan, dalam kasus HAM kejaksaan agung tampak kurang serius
menyiapkan jaksanya sebagai penuntut.
    Bahkan, ada kesan kuat bahwa pelanggaran HAM merupakan kasus yang
tidak diminati kalangan jaksa.
    Untuk kasus Priok, Paru mensinyalir, Kejaksaan Agung juga tidak
serius menuntaskannya. Dua orang yang dianggap paling bertanggung
jawab pada kejadian 12 September 1984 yakni mantan Panglima Kodam
Jaya Try Sutrisno dan Panglima ABRI LB Moerdani malah tidak
dinyatakan sebagai tersangka.
    Paru mengatakan, kejaksaan bersikap pilih kasih dan tidak fair
menetapkan tersangka. "Bebasnya" Try Sutrisno dari ancaman hukum juga
aneh.
    "Try Sutrisno merupakan orang yang paling getol melakukan islah.
Kalau dia tidak bersalah buat apa mengusulkan perdamaian. Apa itu
tidak dilihat oleh pihak kejaksaan," ujar Paru. (sah)



Kasus terkait Tanjung Priok 1984;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 456 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org