Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
KEGIATAN
Pengabaian Presiden SBY atas Rekomendasi DPR untuk Penyelesaian Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998



Tgl terbit: Rabu, 28 September 2011

Rabu (28/09), Bertempat di Press Room, Gedung Nusantara III DPR-MPR RI, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) serta dihadiri oleh mantan Ketua dan wakil ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR dalam rangka penanganan pembahasan atas hasil penyelidikan penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998 (Effendy MS Simbolon dan Darmayanto), Eva Kusuma Sundari (anggota Komisi III DPR), Ahmad Yani (anggota Komisi III DPR) dan Nasir Jamil (anggota Komisi III DPR).

Siaran pers bersama ini dilakukan untuk mendesak Presiden SBY agar serius menjalankan rekomendasi DPR. Sudah 2 (dua) tahun Presiden mengabaikan rekomendasi tersebut. Siaran pers ini diawali dengan pembacaan pernyataan dan harapan korban yang disampaikan oleh Bapak Utomo Rahardjo (Ayahanda Petrus Bima Anugerah) yakni mendesak Presiden SBY segera membentuk Tim Pencarian 13 korban yang masih hilang dan menggerakan semua lembaga dan institusi negara terkait untuk menindaklanjuti 4 (empat) rekomendasi Pansus DPR RI  dan mendorong DPR RI segera mengambil langkah yang efektif dan konstitusional untuk mempertanyakan dan mendesak Presiden SBY agar menindaklanjuti empat rekomendasi DPR RI.

Effendy MS Simbolon menyampaikan ketika Presiden masih saja mengabaikan rekomendasi DPR, hal tersebut merupakan pembangkangan terhadap hukum dan konstitusi. Nasir Jamil menyampaikan sudah dua kali Presiden mengabaikan rekomendasi DPR, untuk kasus Bank Century dan Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998, untuk itu ia akan mendesak pimpinan DPR memanggil para pihak yang terkait didalam empat rekomendasi DPR misalnya dengan rapat konsultasi pimpinan lembaga negara sebagaimana dilakukan dalam kasus korupsi. Darmayanto menyampaikan tidak ada alasan bagi Presiden untuk tidak menjalankan rekomendasi DPR, rekomendasi ini penting dijalankan oleh Presiden. Selanjutnya Ahmad Yani menambahkan bahwa tidak ada alasan bagi Jaksa Agung untuk tidak melakukan penyidikan, dari segi hukum Jaksa Agung harus melakukan penyidikan, ia bersama komisi III akan terus mendesak Jaksa Agung dan Komnas HAM juga harus bersikap atas lambannya penyidikan. Eva Kusuma Sundari menyatakan DPR RI harus menggunakan hak interpelasi (meminta penjelasan) kepada Presiden atas pengabaian rekomendasi DPR.

Sementara Sipon (istri Wiji Tukul) yang hadir dengan menggunakan pakaian merah putih meluapkan kemarahannya dengan mengganti pakaian atas ketidakpastian nasib suaminya dan diabaikannya rekomendasi DPR oleh Presiden. Koordinator KontraS, Haris Azhar yang hadir dalam siaran pers bersama menyampaikan bahwa praktik impunitas (kejahatan tanpa hukuman) masih terjadi dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, hal ini yang menghambat terpenuhinya hak keadilan bagi korban. Untuk itu sebagai bentuk komitmen Presiden terhadap HAM, Presiden harus menjalankan rekomendasi DPR.

 

 



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,260 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org