Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Membongkar Kesalah-Pahaman Soal RUU Hukum Disiplin Militer. Inilah Jawabannya!



Sumber: KOMPASIANA.COM | Tgl terbit: Selasa, 27 Agustus 2013

Ada kekeliruan yang diungkapkan LSM Kontras, terkait RUU Disiplin Militer. Salah satunya adalah ungkapan Koordinator Kontras, Haris Azhar yang mengatakan reformasi TNI belum tuntas khususnya masalah bisnis TNI. Yang pasti, Kontras telah salah menyatakan sesuatu dan berbicara tanpa fakta dan realitas.

Bila melihat bisnis TNI sudah diambil alih oleh pemerintah dengan terbitnya Perpres No. 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, Pemenhan No. 22 Tahun 2009 tentang pelaksanaan Pengambilalihan Bisnis TNI, sehingga dengan demikian ketentuan tentang larangan berbisnis pada pasal 2 huruf d dan pasal 39 angka 3 UU No. 34 Tahun 2004 telah dilaksanakan secara konsekuen.

Yang pasti, TNI tidak mentolerir prajurit yang melakukan kegiatan bisnis, sebaliknya menindak tegas dan memberikan sanksi prajurit yang berbisnis , peningkatan kesejahteraan prajurit terus dilakukan sesuai kemampuan keuangan pemerintah. saya pikir statement Kontras merupakan pernyataan yang tak beralasan dan teruji kebenarannya, dan hanya ingin mengelabui masyarakat dengan pembohongan publik.

Selain itu Kontras juga mengatakan mekanisme koreksi tidak ada pembenahan, tidak memenuhi prinsip peradilan yang baik dan diskriminatif terhadap warga sipil. Ini adalah pernyataan Kontras yang ngawur dan tak mendasar serta ada bau-bau pesanan asing yang sangat kental.

Yang pasti, Hukum Disiplin Militer di Indonesia bukan hal baru, sudah ada dan berlaku sejak Indonesia merdeka yang diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, terus mengalami perubahan terakhir dengan UU No. 26 Tahun 19978 tentang Undang-Undang Hukum Disiplin Militer.

Hukum Disiplin Militer merupakan kebutuhan yang prinsip dan bersifat mutlak dalam pembinaan dan pemeliharaan disiplin prajurit oleh karena sifat dari tugas dan tanggungjawabnya menuntut kualitas disiplin yang tinggi.

Penerapan hukum disiplin militer tidak mengesampingkan penyelesaian perkara melalui peradilan sehingga pendapat yang memposisikan seolah-olah keberadaan hukum disiplin militer ditujukan untuk melindungi Prajurit TNI dari tuntutan hukum merupakan pemikiran yang sangat-sangat keliru dan tak beralasan.

Ketersediaan Hukum Disiplin Militer yang sesuai dengan perubahan kondisi sosial, sistem hukum dan tuntutan tugas TNI yang semakin kompleks mutlak diperlukan, sehingga sikap pemerintah (Kemhan) mendorong DPR/Legislatif untuk memprioritaskan RUU Hukum Disiplin Militer sudah tepat.

Tentu saja, dalam hal ini pemerintah berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat memberikan pendapatnya dalam pembahasan RUU Hukum Disiplin Militer tersebut agar secara subtansial dapat memenuhi kebutuhan TNI demi kepentingan masyarakat.

Kita sebagai masyarakat umum, pastinya menginginkan agar TNI memberikan inspirasi bagi masyarakat Indonesia umumnya, terlebih dengan RUU Hukum Disiplin Militer yang merupakan produk hukum terbaik.



Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,800 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org