Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Bahas Konflik Mesir, Menlu RI akan Temui Presiden DK PBB

Sumber: ACEHONLINE.INFO | Tgl terbit: Kamis, 22 Agustus 2013
JAKARTA - Menteri Luar Negeri Marty M. Natalegawa dijadwalkan bertemu Presiden Dewan Keamanan PBB Maria Cristina Perceval, pada 22 Agustus 2013, guna menindaklanjuti instruksi Presiden RI untuk mencari solusi terhadap permasalahan di Mesir yang semakin memprihatinkan.

Selain bertemu dengan Presiden DK PBB, Menlu Natalegwa juga akan bertemu dengan Wakil Sekjen PBB Jan Kenneth Eliasson, pada Senin pekan depan. Berbagai isu yang akan dibahas antara lain perkembangan di Suriah dan Mesir, serta upaya PBB dalam mempersiapkan agenda pembangunan global pasca 2015.

Menyangkut konflik politik berdarah di Mesir, para aktivis HAM di Indonesia mendesak pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, untuk secara aktif menggunakan kewenangannya selaku anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), untuk mendesak pemerintah Mesir mengakhiri konflik yang telah mengorbankan ratusan nyawa penduduk sipil.

"Atas nama koalisi NGO HAM di Indonesia, kami mengecam tindakan brutal yang dilakukan oleh Pemerintah Mesir saat ini. Aksi kekerasan yang menyebabkan ratusan para demonstran meninggal dan ribuan terluka merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan melanggar hak asasi manusia," ungkap Direktur Human Rights Working Group Rafendi Djamin kepada pers di Jakarta baru-baru ini.

Menurut Rafendi, pemerintah Indonesia bersama Komisi HAM OKI (IPHRC) seharusnya dapat menginisiasi proses dialog antara Pemerintah Mesir dan kelompok oposisi untuk mengakhiri konflik.

"Pemerintah Indonesia, bersama-sama dengan IPHRC dapat melakukan upaya dialog antara Pemerintah Mesir dan kelompok pro-Mursi agar praktik kekerasan dan pelanggaran HAM tidak terus terjadi," kata Rafendi.

Ia menambahkan, Dewan HAM dan Kantor Tinggi HAM PBB harus pula memastikan bahwa Pemerintah Mesir tidak lagi menggunakan pendekatan militeristik dan kekerasan untuk menghentikan demonstrasi para pendukung Mursi.

Para aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), juga menyerahkan pernyataan sikap kepada Menteri Luar Negeri, yang meminta agar pemerintah Indonesia dapat terlibat lebih banyak dalam upaya perdamaian antara kelompok Ikhwanul Muslimin dan militer.

"Pemerintah Indonesia dan Mesir harus turut menjunjung nilai-nilai Islam diantaranya nilai perdamaian, toleransi, martabat manusia, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi HAM Kairo," jelas Koordinator KontraS Haris Azhar.

Sejak 14 Agustus 2013 hingga hari ini, tercatat 638 orang korban telah meninggal dunia, dan sekitar 3.717 orang terluka. Konflik politik di Mesir bukan lagi merupakan konflik internal kepentingan penguasa, namun meningkat skalanya menjadi kejahatan kemanusiaan yang terus berpotensi mengancam keamanan warga sipil.

Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sejak itu, hubungan bilateral Indonesia dan Mesir sangat erat; baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan terutama pendidikan. Ribuan mahasiswa Indonesia sejak lama berangkat ke negeri itu untuk menuntut ilmu, di Universitas Al Azhar di Kairo.

Mantan Menteri Agama, Profesor Quraish Shihab dan novelis Habiburrahman El Shirazy, adalah dua orang Indonesia yang lulus dari universitas tersebut.


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,410 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org