Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
SBY diminta harus pilih calon Kapolri yang terbaik

Sumber: WASPADA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 07 Agustus 2013

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta tidak mengulangi kesalahannya dalam proses pemilihan kepala Polri selanjutnya. Meski seluruh calon yang ada dinilai kurang layak, Presiden harus memilih calon yang terbaik.

"Proses pemilihan Jenderal Timur Pradopo dulu, Presiden mengacaukan logika pemilihan kapolri," kata Koordinator Kontras, Haris Azhar kemarin.

Haris mengatakan, meskipun tidak ada prosedur yang tetap, Presiden semestinya menunjuk perwira tinggi Polri yang berprestasi, mempunyai pengalaman cukup, mempunyai komitmen dan visi serta integritas tinggi untuk menjadi pemimpin Polri. Hal itu tidak terlihat ketika menunjuk Timur.

"Ketika lihat Timur Pradopo enggak kaya gitu. Dia terlibat kasus Trisakti Semanggi (waktu itu menjabat Kapolres Jakarta Barat). Dia tidak pernah tugas di luar Jawa, pengalaman buruk, integritas bermasalah, visi enggak jelas, kok dipilih? Dibanding kandidat lain waktu itu, ada Oegroseno, ada Nanan Soekarna yang prestasinya lebih unggul," kata Haris.

Haris menambahkan, kesalahan Presiden memilih kapolri terbukti jika melihat kinerja kepolisian di bawah kendali Timur. Banyak masalah di tubuh kepolisian dan keamanan nasional.

"Kritik kita dulu dan proses yang dilakukan Presiden terbukti. Jadi, SBY waktu itu mengacaukan logika pemilihan kapolri yang baik," tambahnya.

Haris menilai calon-calon kapolri yang sekarang berpangkat komisaris jenderal kurang layak menjadi kapolri lantaran memiliki masalah. Meski demikian, Presiden tetap harus memilih salah satu.

Seperti diberitakan, Timur tidak akan menjabat Kapolri hingga pensiun di awal 2014. Presiden akan mengajukan calon penggantinya ke DPR pada September 2013. Alasan dipercepatnya penggantian Kapolri ialah agar kepolisian bisa mempersiapkan pengamanan yang baik menjelang Pemilu 2014.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,958 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org