Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Pemerintah Diminta Lindungi Hak Warga Syiah Sampang

Sumber: ANTARANEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 10 Juli 2013

Jakarta (ANTARA News) - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta pemerintah segera mewujudkan perlindungan dan pemulihan ratusan warga Syiah Sampang yang hingga kini masih berada di penampungan.

Kontras mencatat warga Syiah Sampang sejak 20 Juni 2013 telah dipaksa untuk menempati pengungsian di Rusunawa Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo. Saat ini, terdapat 64 kepala keluarga (KK) yang terdiri atas 224 jiwa yang ditampung di rumah susun; 20 balita, 103 anak-anak usia sekolah, 90 orang usia dewasa, dan 9 orang lansia di atas 60 tahun. Demikian siaran pers Kontras yang diterima di Jakarta, Rabu. 

Untuk itu, LSM tersebut mendesak agar pemerintah selalu menyediakan kebutuhan pokok yang diperlukan bagi mereka, seperti makanan dengan nutrisi yang sesuai dengan kelompok umur, pendidikan yang layak, serta kebutuhan khusus bagi kelompok rentan (lansia, perempuan, dan anak).

Kontras juga mendesak pemerintah berdialog dengan perwakilan warga Syiah Sampang dalam menetapkan tata kelola pengungsian yang menjamin dan menghormati hak-hak dasar mereka.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Said Aqil Sirodj mengadakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tercoreng dengan kasus pengusiran warga Syiah yang tinggal di Madura.

"Ini kasus memalukan, NKRI menjadi tercoreng. Pemerintah tidak berwibawa menghadapi kasus ini," katanya saat ditemui di pembukaan Jambore Nasional "Perkemahan Wirakarya Maarif NU Nasional (Perwimanas)" di bumi perkemahan Ponpes Babussalam, Kalibening, Mojoagung, Jombang, Jawa Timur, Senin (24/6).

Ia menyesalkan pengusiran warga Syiah dari tempat mereka tinggal selama ini. Mereka sudah meninggalkan rumah dan ditampung di tempat penampungan, tetapi hanya karena pengaruh dari oknum-oknum tertentu, mereka diusir dari tempat itu.



Wilayah terkait:


Dilihat : 1,649 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org