Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Negara Diam Beragama Terancam

Sumber: PRIORITASNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 01 Juli 2013

Terik panas matahari tak menyurutkan Mat Rosyid mengayuh sepeda pancalnya, Selasa pekan lalu. Dengan berseragam kaos pendek putih, pemuda 24 tahun itu berangkat bersama sembilan orang rekannya dari kantor organisasi masyarakat Ahlulbait Indonesia di bilangan Warung Buncit, Jakarta Selatan. Pelan tapi pasti, putaran roda sepedanya menyusuri jalanan menuju kompleks wakil rakyat di Senayan.

Hari itu mereka mengadu ke wakil rakyat, setelah 176 saudara mereka di pengungsian Gedung Olah Raga (GOR) Wijaya Kusuma, Sampang, diusir paksa ke rumah susun sewa Puspa Agro, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis dua pekan lalu. “Kami tidak mau rumah mewah di Sidoarjo. Lebih senang rumah dari kayu dan bambu milik sendiri. Kami hanya ingin kembali ke kampung halaman,” tegasnya kepada Prioritas, Selasa pekan lalu.

Sepuluh orang warga Syiah Sampang itu nekat bersepeda ontel dari Surabaya-Jakarta selama 16 hari dengan menempuh jarak sekitar 850 kilometer. Mereka berharap bisa bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyuarakan perlakuan diskriminatif dan absennya perlindungan negara atas apa yang menimpa komunitas Syiah di Kabupaten Sampang, Madura.

Sejak peritiwa tragis penyerangan dan pembakaran kampung Syiah di Karang Gayam dan Bluuran, Sampang, oleh 1.500 massa intoleran pada 26 Agustus tahun lalu, telah meninggalkan duka mendalam. Satu orang meninggal atas nama Muhammad Hasyim alias Hamamah (46) dan lima orang lainnya luka-luka. Sekitar 48 rumah dibakar massa. Akibatnya, ratusan warga Syiah terlantar dan menjadi pengungsi.

Hampir 10 bulan lamanya mereka mengungsi di GOR Wijaya Kusuma, sebelum akhirnya direlokasi paksa ke Sidoarjo. Belum lagi pemimpinnya, Tajul Muluk, harus mendekam empat tahun di penjara atas tuduhan penodaan agama.

Menurut Sekretaris Jenderal Ahlulbait Indonesia, Ahmad Hidayat, dari awal pemerintah provinsi Jawa Timur dan kabupaten Sampang, telah mengkondisikan untuk mengusir warga Syiah atas nama istighosah yang dilakukan para kyai dan santri se-Madura, 20 Juni lalu. “Setelah istighosah dibangun alibi untuk mengamankan warga Muslim Syiah. Ini adalah tindakan akal-akalan pemerintah daerah. Dan lagi-lagi negara kalah atas perusuh,” ujarnya.

Apa yang dialami warga Syiah Sampang merupakan rentetan peristiwa kekerasan yang menimpa kelompok minoritas di Tanah Air. Menurut Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), telah terjadi peningkatan kekerasan terhadap minoritas agama sejak 2005. “Kelompok yang dikorbankan itu Ahmadiyah, penganut gereja protestan, Syiah Sampang dan agama lokal,” kata Haris Azhar, Koordinator Badan Pekerja KontraS.

Dalam banyak kasus seperti yang dialami Ahmadiyah dan Syiah, Haris menilai telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) penganut kedua aliran tersebut. Bukan hanya itu, penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan dinilai jauh dari keadilan.

“Justru yang terjadi adalah yurisprudensi kekerasan. Para pelakuanya tidak dihukum. Pejabatnya malah dapat promosi,” jelas Haris. Pendapat tersebut dibenarkan Firdaus Mubarik. Juru bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) itu menyatakan, penganut Ahmadiyah yang berada di Asrama Transito Mataram telah berada di sana lebih dari tujuh tahun.

“Sepuluh tahun lalu Ahmadiyah diserang, sekarang Syiah. Bukannya tugas negara itu memberi jaminan hukum dan keamanan bagi warga negaranya?” tegasnya. Mubarik mengungkapkan, penganut Ahmadiyah masih terus mendapat ancaman kekerasan. “Dua bulan lalu, pengajian kita diserang kelompok intoleran di Tasikmalaya. Masjid dan 25 rumah dirusak.”

Juru Bicara Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin di Bogor, Jawa Barat, Dwiati Novita Rini, menyayangkan sejumlah diskriminasi yang masih mereka alami. Rini menceritakan, sekarang ini jemaat GKI Taman Yasmin terpaksa beribadah dari rumah ke rumah sejak gereja mereka disegel 2010 lalu.

“Setiap dua minggu sekali kami beribadah di depan Istana Negara,” ujarnya. Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Abraham L Hutasoit, menyatakan pendirian rumah ibadah agama apapun dijamin undang-undang. “Negara kita berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karena itu dihadapan negara tidak ada mayoritas dan minoritas. Kita semua sama,” tegasnya.

Sementara itu, Panglima Laskar Pembela Islam Maman Suryadi Abdurrahman menilai sebaliknya. Baginya pembelaan terhadap kekerasan yang dialami kelompok minoritas agama hanyalah agenda kelompok liberal. “Mereka ini aliran sesat penista agama. Jelas hukum negara melarang apalagi hukum agama. Ahmadiyah dan Syiah itu bukan agama, tapi aliran sesat,” ungkapnya dengan nada tinggi.

Namun, pandangan keagamaan semacam ini menurut peneliti senior The Wahid Institute, Rumadi, seperti halnya bensin yang menyulut api. “Sekarang ini kalau ada sebuah kelompok agama dikatakan aliran sesat, risikonya luar biasa. Mereka harus menerima kenyataan dipaksa pindah dari keyakinannya. Kalau tidak mau diintimidasi, dibakar propertinya bahkan diusir dari kampungnya,” ujar Rumadi.

Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Said Muhammad Mulyadi menegaskan, pemerintah tidak boleh menyelesiakan konflik sosial dengan relokasi, yang bahasa lain diusir dari kampung halamannya. “Yang menimpa Syiah Sampang ini preseden buruk. Nanti seluruh orang di republik ini yang berkonflik jadi pindah-pindah semua. Pemerintah harus menjamin keamanan mereka.”

Dikonfirmasi, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, pemindahan pengungsi Syiah dari GOR Wijaya Kusuma ke Sidoarjo hanyalah bersifat sementara. “Pemerintah selalu memikirkan yang terbaik bagi rakyatnya. Pemerintah itu memfasilitasi dan mencari jalan yang terbaik,” ujarnya kepada Prioritas, Selasa pekan lalu.

Dia meyakinkan, pemerintah tidak absen sama sekali dalam perlindungan terhadap kelompok minoritas agama di Indonesia. “Jangan dianggap pemerintah ingin menzalimi mereka yang minoritas,” Gamawan menambahkan.

Terkait tudingan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan berbasis agama, Wakil Menteri Agama, Nasarudin Umar membantah. Menurutnya, Presiden Yudhoyono sendiri menginstruksikan agar menindak tegas para perilaku kriminal di lapangan. “Kekerasan tidak boleh ada atas nama apapun,” ujarnya.

Kendati demikian, Kepala Sub Direktorat Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan, Kejaksaan Agung, Heru Chaeruddin menilai, tidak mudah untuk menangani konflik dan kekerasan yang berbasis agama. “Kedua belah pihak itu itu harus dilindungi. Pemerintah harus berhati-hati dalam melayani kedua belah pihak,” ungkapnya.

Kerap kali, kata Chaeruddin, pemerintah mengalami dilema begitu menghadapi perbedaan yang menyangkut akidah atau madzhab dalam internal agama. “Kami tidak abai terhadap minoritas. Karena hati-hati sehingga terkesan lama dan abai,” Chaeruddin menjelaskan.

Pada intinya sikap pemerintah, kata Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Abdul Djamil, menjaga kerukunan agama baik di internal agama tertentu ataupun eksternal dengan agama lain. “Ini memang persoalan laten, yang bisa up and down. Tapi ingat yang harus dihindari adalah penyelesaian dengan kekerasan,” ungkapnya.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,197 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org