Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kasus Cebongan, seharusnya komandan Kopassus juga diperiksa

Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Rabu, 03 Juli 2013

Sebanyak 12 anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan, Kartusuro, Sukoharjo, Jawa Tengah diduga sebagai penyerangan Lapas Cebongan, Sleman dan menembak 4 narapidana narkoba hingga tewas. Kini mereka sudah menjalani persidangan di Pengadilan Militer II-11, Bantul, Yogyakarta pada Kamis 26 Juni 2013.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Militer membuka dengan terang persidangan kasus penyerbuan dan pembunuhan narapidana itu. Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM Siti Noor Laila, mengatakan ada perbedaan fakta antara data Komnas HAM, Kepolisian dengan hasil Tim Investigasi TNI AD.

Perbedaan itu, dia melanjutkan, khususnya mengenai perencanaan penyerangan, tanggung jawab dari atasan para tersangka (konteks memerintahkan, memberikan, kelalaian), jenis dan jumlah senjata yang dipergunakan, serta data jumlah pelaku. Selain itu berdasarkan rangkaian pelanggaran HAM yang terjadi, gambaran korban yang berhasil diidentifikasi, dan pemeriksaan fakta dan bukti.

"Nama-nama yang patut dimintai pertanggungjawaban pertama yaitu adalah Kepala Kepolisian DIY, bertanggung jawab secara umum atas perlindungan dan keselamatan empat tahanan. Kedua Pangdam IV Diponegoro yang bertanggung jawab atas pernyataan yang sangat dini dan mendahului proses hukum dengan menyatakan bahwa tidak ada aparat TNI AD yang terlibat," terangnya.

Selain itu, nama ketiga adalah Komandan Grup II Kandang Menjangan yang bertanggung jawab karena lalai dalam mengawasi anggotanya. Keempat yaitu Gubernur DIY dan Bupati Sleman yang bertanggung jawab menjaga situasi dan kondusif masyarakat, serta kelalaian melakukan pengawasan dan pembinaan industri hiburan malam. Terakhir adalah pelaku yang terlibat dalam penyerbuan dan pembunuhan, harus dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana, disiplin, dan kode etik.

Sementara itu, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mendukung penjelasan Komnas HAM itu. Menurut dia, kasus itu seperti terencana, dan seharusnya bisa dicegah. Dia menganalisis kasus, pada 19 Maret 2013, di kantor Polda Yogyakarta, dia mendapat informasi bahwa ada pertemuan sejumlah petinggi militer setempat, yang ikut dalam rapat itu.

Dari situ, kemudian dihubungkan dengan SMS yang beredar, dan kebijakan pemindahan orang dari LP Polda DIY ke Lapas Cebongan hingga akhirnya muncul peristiwa tersebut. "Maka patut diduga, pejabat kepolisian tahu bahwa akan ada penembakan itu. Sehingga mereka sengaja memindahkan para terpidana. Ini seperti ada rekayasa hukum," terangnya.

Begitu juga dengan jumlah 12 tersangka. Seharusnya, dia melanjutkan, jumlah itu bisa bertambah. Buktinya data temuan Komnas HAM menyebut 14 orang pantas jadi tersangka. Sementara data KontraS menyebut 17 orang terlibat. "Ini banyak menyisakan pertanyaan. Seharusnya komandan diperiksa, termasuk petinggi militer di sana: kodam, kodim, koramil, termasuk Kapolda, pokoknya semua."

Dia melanjutkan, sesuai Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Tanggung Jawab Komando, komandan para tersangka seharusnya bisa dijerat. Pasal 42 ayat 1 menyebut: "komando militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komando militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada dalam yurisdiksi pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif."



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,746 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org