Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
UU Ormas di Sahkan, Kontras Akan Judicial Review ke MK

Sumber: HUKUMONLINE.COM | Tgl terbit: Selasa, 02 Juli 2013

JAKARTA - Akhirnya dalam sidang Paripurna DPR memutuskan voting dalam pengambilan keputusan pengesahan RUU Ormas. Opsi ini diambil setelah sejumlah Fraksi tidak sepakat dalam pengesahan RUU tersebut, Selasa (2/7) di Gedung DPR-RI Senayan Jakarta.

Pimpinan Sidang Paripurna Taufik Kurniawan akhirnya memutuskan "Kita berkomunikasi menjaga marwah pimpinan. Mekanisme jalan musyawarah atau voting paling berakhir. Jadi kita pilih proses voting," ujar Taufik.

Sebelumnya sejumlah Ormas Agama seperti Muhammadiyah, PBNU, dan PGI dan 3 Fraksi di DPR jelas-jelas menolak RUU ormas di sahkan, 3 Fraksi itu adalah Hanura, Gerindra dan PAN. RUU Ormas yang dinilai mengkebiri Demokrasi.

Sementara Fraksi yang menyetujui RUU Ormas disahkan yakni Demokrat, Golkar, PKS, PKB, PPP dan PDIP.

Anggota Fraksi PAN, A. Muhajir mengatakan, kami berhati-hati berkaitan terhadap dua hal Pasal dengan aliaran dana asing dan anarkinya yaitu, Fraksi PAN menolak UU Ormas ini.

Sebenarnya pemerintah sudah mengatur kedua hal ini dalam UU Yayasan, dan Ormas juga mengenai bantuan aliran dana asing, dalam UU lalu tahun 1985 sudah mengatur bantuan asing dengan sepengetahuan pemerintah, dan bila ada oknum ormas yang berbuat anarki, jadi harus dikaji terlebih dahulu apakah ini sudah di akomodir dalam UU yang disahkan tadi atau tidak.

"Saya meminta dalam forum Paripurna tadi apa yang di hasilkan dari pertemuan rapat loby dan pimpinan DPR dengan Pimpinan ormas lalu, agar ketua pansus menyampaikan penjelasan dalam hasil rapat loby, namun ini tidak di jelaskan, dan ini menjadi semakin tidak jelas," ujar A. Muhajir.

Sementara diluar Gedung DPR saat RUU Ormas di sahkan, ribuan masa buruh dan Aktifis melakukan aksi demontrasi penolakan terhadap pengesahan RUU Ormas ini, salah seorang diantara massa aksi adalah. Koordinator Eksekutif Kontras Haris Azhar, kepada pewarta BeritaHUKUM.com Haris mengungkapkan.

"Yang pasti dari kami ada dua sikap terkait pengesahan UU Ormas oleh DPR ini, Yang pertama kami akan melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Ormas ini, dan kedua kami meminta kepada masyarakat, agar Anggota DPR yang mendukung pengesahan UU Ormas ini jangan dipilih kembali, mereka sudah menghianati rakyat," pungkas Haris dengan penuh kecewa.



Kasus terkait Penembakan Misterius 1985;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 1,161 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org