Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Pemindahan Pengungsi Syiah Sampang Dinilai Tidak Manusiawi

Sumber: HUKUMONLINE.COM | Tgl terbit: Senin, 01 Juli 2013

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Albert Hasibuan, mengatakan relokasi warga Syiah Sampang dari tempat pengungsian di GOR Sampang ke Rusunawa di Sidoarjo, Jawa Timur tidak manusiawi. Pasalnya, para warga Syiah yang menjadi korban penyerangan itu menginginkan untuk kembali ke kampung halaman mereka di Sampang, Jawa Timur.

Albert menyatakan hal tersebut usai menerima perwakilan warga Syiah Sampang yang beberapa waktu lalu mengayuh sepeda dari Surabaya menuju Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung di gedung Wantimpres itu para korban didampingi sejumlah organisasi masyarakat sipil, salah satunya KontraS.

Menurut Albert, relokasi itu tidak sesuai dengan amanat Presiden SBY yang menegaskan dalam kehidupan bermasyarakat harus mengutamakan kerukunan dan toleransi. “Pemindahan paksa itu kebijakan yang tidak manusiawi, tidak bijaksana dan tidak tepat karena kebijakan itu tidak menyelesaikan masalah,” tegasnya kepada wartawan saat jumpa pers usai menerima perwakilan warga Syiah Sampang di kantor Wantimpres Jakarta, Senin (1/7).

Albert mengaku sempat mengunjungi para warga Sampang yang mengungsi di GOR Sampang beberapa waktu lalu. Kondisi para pengungsi di GOR Sampang serba kesulitan karena mereka terpaksa tidur di lantai dengan fasilitas terbatas. Parahnya lagi, kondisi yang memprihatinkan itu juga dialami oleh anak-anak.

Usai menyambangi para pengungsi di GOR Sampang itu sebenarnya Albert berharap agar pemerintah daerah melakukan upaya rekonsiliasi jika memang terjadi konflik antara warga Syiah dengan kelompok lainnya. Tapi yang diharapkannya itu bukan relokasi ke daerah lain sebagaimana yang dilakukan saat ini, tapi para pengungsi itu mestinya dipulangkan ke kampung halamannya.

Selaras dengan itu Albert telah mengimbau kepada Komnas HAM agar melakukan langkah untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi warga Syiah di Sampang. “Warga Syiah di Sampang punya hak yang sama dengan warga lainnya. Kalau rekonsiliasi bisa dilakukan mereka bisa dikembalikan ke tempat tinggalnya,” tuturnya.

Dalam rangka membantu menuntaskan persoalan yang dihadapi warga Syiah di Sampang, Albert mengatakan akan bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagai Wantimpres. Salah satunya melayangkan surat kepada Presiden SBY. Sejalan dengan itu Albert melihat pemerintah sudah membentuk tim yang dikomandoi Kemenkopolhukam dan berharap tim tersebut memberikan hasil yang objektif dalam menangani kasus Syiah di Sampang. Sehingga warga Syiah Sampang dapat dipulangkan ke rumahnya masing-masing.

Pada kesempatan yang sama, koordinator KontraS, Haris Azhar, mengatakan, kehadirannya ke Wantimpres dalam rangka menyampaikan keinginan warga Syiah Sampang untuk mengadukan persoalan mereka kepada Presiden SBY. Oleh karenanya, diharapkan Wantimpres dapat menjembatani keinginan para warga Syiah Sampang itu. Para perwakilan warga Syiah Sampang yang mengendarai sepeda dari Surabaya ke Jakarta menurut Haris membawa amanat dari para pengungsi Syiah Sampang agar Presiden SBY menuntaskan persoalan mereka.

Pasalnya, aparatur pemerintahan di daerah dinilai tidak mampu bertindak secara adil sebagaimana diharapkan warga Syiah Sampang. Mengingat keinginan para pengungsi itu sederhana, yaitu pulang ke kampung halaman, Haris mengimbau agar Presiden SBY mau menerima pengaduan mereka secara langsung. “Jadi presiden tidak perlu takut bertemu mereka,” tukasnya.

Untuk mendorong penyelesaian kasus Syiah Sampang, Haris berharap Wantimpres dapat memanggil sejumlah komisi yang ada untuk membentuk tim bersama. Ketika tim yang anggotanya terdiri dari setiap komisi itu dibentuk, Haris yakin upaya menuntaskan persoalan Syiah di Sampang menjadi lebih baik. Tentu saja tim tersebut bukan hanya fokus mengurusi persoalan pemindahan paksa yang dialami warga Syiah Sampang, tapi juga rentetan kasus yang terjadi sebelumnya.

Misalnya, Kompolnas, mendorong adanya penyelesaian secara hukum jika ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran pidana. Begitu pula dengan Ombudsman, dapat mengawasi secara langsung jika ada aparatur pemerintah yang tidak maksimal menjalankan tugasnya melayani warga, khususnya Syiah di Sampang. “Patut diduga ada pelanggaran HAM berat karena pemerintah daerah mendukung pengusiran warga Syiah Sampang, serta memfasilitasi munculnya kebencian kepada komunitas Syiah Sampang,” urai Haris.

Terkait tim yang sudah dibentuk pemerintah untuk menuntaskan kasus Syiah Sampang, Haris mengatakan sampai sekarang tim tersebut dirasa belum membuahkan hasil kerja yang menggembirakan. Alih-alih memulangkan para pengungsi dari GOR Sampang ke kampung halaman, Menkopolhukam, Djoko Suyanto, dinilai malah bersikap menguatkan pengusiran warga Syiah Sampang.

Sementara, salah satu perwakilan warga Syiah Sampang yang mengendarai sepeda dari Surabaya ke Jakarta, Muhammad Rosyid, menegaskan bahwa para pengungsi minta perlindungan dari pemerintah. Khususnya perlindungan atas hak mereka untuk bebas berkeyakinan. Selain itu mereka menginginkan agar pemerintah pusat turun tangan membantu pemulihan hak-hak warga Syiah Sampang yang hilang akibat penyerangan yang dilakukan kelompok tertentu beberapa waktu lalu. Rosyid berharap agar Presiden SBY mau menemui mereka sebelum bulan puasa tiba. “Kami berharap agar warga Syiah Sampang dipulangkan ke kampung halaman,” pungkasnya.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,654 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org