Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Hapus Hukuman Mati Dari Indonesia

Tgl terbit: Kamis, 04 Oktober 2007

Hapus Hukuman Mati Dari Indonesia

Palu; Tidak lama lagi pelaksanaan Hukuman Mati atas Amrozy Cs akan dilaksanakan, secara tegas kami menentang praktek hukuman mati, dengan alasan apapun, kasus apapun, kami secara tegas menyatakan menolak praktek hukuman mati.

Termasuk hukuman mati yang dituduhkan kepada Amrozy Cs sebagai pelaku peledakan Bom Bali pada 2002. Terlepas dari apa yang mereka lakukan, menurut kami tidak ada landasan apapun yang dapat membenarkan praktek hukuman mati, apakah landasan agama, sosial, hukum dan bahkan keadilan.

Sikap ini dilandasi atas beberapa pertimbangan; Pertama, hukuman mati tidak relevan lagi dipraktekkan di Indonesia, karena justru telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan yaitu Hak Untuk Hidup (Right To Life) dan Hak Fundamental (Non Derogable Rights), karena tidak ada landasan apapun yang dapat dibenarkan untuk mencabut Hak Untuk Hidup pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak Untuk Hidup ini harus benar-benar dihargai;

Kedua, dalam berbagai kasus hukuman mati tidak membawa dampak positif maupun efek jera seperti yang diharapkan dari praktek hukuman mati. Ini bisa dilihat dalam kasus Narkoba, tiap tahunnya kejahatan Narkoba

tidak menunjukkan yang menurun, sekalipun banyak pelaku kejahatan Narkoba telah dikenakan hukuman mati. Ini berkaitan dengan penegakan hukum yang masih amburadul;

Ketiga, praktek hukuman mati di Indonesia telah mengalami sejarah yang buruk, Kasus Hukuman Mati Sengkon dan Karta tahun 1980 menjadi pelajaran pahit. Ironisnya, hukuman mati bersifat final yang tidak dapat ditinjau kembali, sehingga kesalahan dalam memutuskan hukuman dan mencabut nyawa orang yang tidak bersalah menjadi final, seperti yang dialami oleh Sengkon dan Karta.

Persoalan di Indonesia adalah persoalan social yang demikian rumit, masih terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), reformasi Hukum di Indonesia masih belum menunjukkan sistem Peradilan yang independen, imparsial, aparatus yang bersih, hingga persoalan tindak kejahatan yang terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan. Dalam hal ini Negara belum sepenuhnya dapat memenuhi hak-hak dasar warga Negara seperti Lapangan Pekerjaan, Pendidikan, Kesehatan yang memadai.

Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk Pemerintah R.I untuk tetap mempraktekkan hukuman mati di Indonesia, serta segera menghapuskan Penerapan Hukuman Mati yang tercantum juga di 11 Undang Undang yang memiliki ancaman mati. (**)

 

Palu, 4 Oktober 2007

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

KontraS Sulawesi

 

(Edmond Leonardo. S, SH)

Koordinator



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 8,829 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org