Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Penyerbuan Cebongan, Kontras Desak Kapolda Diadili

Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Rabu, 19 Juni 2013

Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, mengatakan, Kepala Kepolisian Daerah Yogyakarta, waktu itu Brigadir Jenderal Sabar Rahardjo, harus dimejahijaukan dalam kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Menurut dia, Kapolda ikut bertanggung jawab sehingga insiden tersebut terjadi.

"Kapolda harus juga diseret ke pengadilan. Kapolda harus ikut bertanggung jawab," kata Haris, Rabu, 19 Juni 2013.

Menurut Haris, Kontras menemukan fakta adanya peran dan keterlibatan polisi sebelum penyerangan ke Cebongan. Kepolisian diduga tidak mau melindungi empat korban Cebongan. "Dalam temuan kami, polisi tidak mau melindungi mereka. Karena itu, polisi memilih menempatkan korban di tempat di luar wewenang polisi," kata Haris.

Selain Kapolda, Haris juga menduga petinggi TNI di DIY maupun di Kopassus ikut bertanggung jawab. Paling tidak, kata dia, mereka terlibat karena tidak mampu mencegah dan membiarkan pembunuhan tersebut terjadi.

Penyerangan ke LP Cebongan terjadi pada Sabtu, 23 Maret 2013. Tim investigasi TNI Angkatan Darat membeberkan bahwa pelakunya sebanyak 12 anggota Komando Pasukan Khusus Grup 2 Menjangan, Kartasura, dengan menggunakan senjata laras panjang dan pistol. Seorang di antaranya, berinisial U, dinyatakan sebagai eksekutor.

U disebut menembak mati empat tahanan titipan Kepolisian Daerah DIY bernama Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, 31 tahun, Yohanes Juan Manbait (38), Gameliel Yermianto Rohi Riwu alias Adi (29), dan Adrianus Candra Galaja alias Dedi (33). Keempatnya adalah tersangka pembunuhan anggota Kopassus Sersan Kepala Heru Santoso di Hugo's Cafe, Sleman, pada Selasa, 19 Maret 2013.

Mulanya mereka ditahan di sel Polda DIY. Sabtu pagi sebelum kejadian, mereka tiba-tiba dipindahkan ke LP Cebongan dengan alasan sel Polda akan diperbaiki. Haris melihat hal tersebut sebagai kejanggalan.

Menurut Haris, penyerangan ke Cebongan itu terencana dan sistematis. Indikasinya terlihat dari menyebarnya informasi kedatangan anggota Kopassus ke Sleman setelah peristiwa Hugo's Cafe. Polda dan Komando Militer pun membahas informasi tersebut bersamaan dengan kasus Hugo's Cafe.

"Ini yang harus digali, ada sesuatu sebelum kejadian. Ada apa pada 19 pagi sampai 22 Maret? Di situlah unsur keberencanaannya," kata Haris.

Indikasi terencana dikuatkan dengan pasal sangkaan kepada tersangka, di antaranya Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana dengan ancaman pidana hukuman mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Dikutip dari website Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, hanya dua tersangka yang terlepas dari sangkaan pasal hukuman mati, yaitu Sersan Mayor Rokhmadi cs. Rokhmadi cs disangka Pasal 121 ayat (1) KUHP-Militer jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Sepuluh tersangka lainnya dijerat Pasal 338 dan 351 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 103 ayat (1) jo ayat (3) ke-3 KUHP-Militer. Kasus tersangka dipisah menjadi empat berkas. Yaitu satu berkas untuk Sersan Dua Ucok Tigor Simbolon cs, berkas Sersan Satu Tri Juwanto cs, berkas Sersan Dua Ikhmawan Suprato cs, dan berkas Sersan Mayor Rokhmadi cs. Persidangan perdana akan digelar Kamis besok, 20 Juni 2013.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,562 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org