Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras: batalkan vonis mati Ruben

Sumber: BBCINDONESIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 19 Juni 2013

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, bersama keluarga Ruben Pata Sambo, terpidana mati kasus pembunuhan satu keluarga di Tana Toraja pada 2005 lalu, meminta agar aparat hukum terkait membatalkan hukuman mati bagi Ruben dan anaknya.

Hal ini mereka tuntut, setelah pelaku pembunuhan yang sebenarnya dalam kasus ini berhasil ditangkap membuat pengakuan pada 2006 silam bahwa Ruben Pata Sambo dan anaknya bukanlah pelaku pembunuhan.

Namun demikian, menurut Kontras, pengakuan tersebut tidak membuat Ruben Pata Sambo, 72 tahun, dan anaknya Markus Pata Sambo dapat bebas dari vonis hukuman mati dari Pengadilan Negeri Makale, Tana Toraja.

Dalam jumpa pers di Kantor Kontras, Rabu (19/06) siang, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia Arti Ekawati, keluarga Ruben kembali menyuarakan tuntutannya Ruben dan Markus segera dibebaskan.

"Kami dari pihak keluarga tidak menuntut apa-apa terhadap pemerintah atau ganti rugi, bukan masalah itu. Tetapi ini menyangkut hak atas bapak saya dan kakak saya yang diperlakukan tidak adil oleh pemerintah," kata salah satu anak terpidana, Yuliani Anni.

Menurutnya, ayahnya dituduh melakukan pembunuhan, padahal tidak pernah melakukannya.

"Perkara ini sebaiknya dituntaskan dan ditelusuri sedalam-dalam, penyebabnya apa," kata Yuliani.

Indikasi Rekayasa Kasus

Sampai sekitar pukul 17.00 WIB, BBC Indonesia belum berhasil menghubungi Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin untuk mengklarifikasi persoalan ini, tetapi yang bersangkutan tidak mengangkat telepon genggamnya.

Kasus pembunuhan berencana terhadap keluarga Andrias Pandin di Tana Toraja, Sulawesi Selatan ini terjadi menjelang natal tahun 2005.

Dalam kasus ini, Ruben dan dua anaknya yaitu Markus Pata Sambo dijatuhi hukuman mati dan tengah menunggu eksekusi. Ruben kini berada di Lembaga Pemasyarakatan di Malang dan Markus di LP Porong, Jawa Timur.

Sementara itu, Koordinator Kontras Haris Azhar mendorong kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Konstitusi serta Kementerian Hukum dan HAM untuk membuka peluang hukum, serta akses hukum seadil-adilnya dan secepat-cepatnya terhadap kedua narapidanma

"Hal ini penting untuk segera dilakukan mengingat keduanya termasuk terpidana hukuman mati yang telah masuk dalam daftar eksekusi," kata Haris Azhar.

Menurutnya, masih terdapat beberapa fakta yang belum sepenuhnya jelas dalam kasus Ruben.

"Misalnya terdapat surat pengakuan dari empat orang saksi yang mencabut kesaksiannya mengenai keterlibatan Ruben," ungkap Haris.

Informasi ini, lanjutnya, seharusnya dapat mendorong aparat hukum terkait untuk melakukan mekanisme koreksi terhadap kemungkinan "adanya indikasi rekayasa kasus dan peradilan sesat dalam kasus ini".



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,073 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org