Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Keluarga Ruben Akan Temui Menteri Hukum

Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Senin, 17 Juni 2013

Malang - Keluarga korban salah tangkap, Ruben Pata Sambo, dan anaknya, Markus Pata Sambo, tengah mencari keadilan. Anak bungsu Ruben, Yuliani Anni, bersama pembina rohani Andreas Nurmandala Sutiono berencana menemui Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Mahkamah Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung. "Besok, kami berangkat dari Surabaya," kata Andreas saat dihubungi wartawan, Senin, 17 Juni 2013.

Mereka meminta Kementerian Hukum dan HAM mempelajari kembali kasus ini. Mereka juga akan menuntut agar Mahkamah Agung meninjau kembali kasus Ruben dan Markus, serta membebaskan mereka dari segala tuduhan. Andreas juga akan mengungkapkan dugaan rekayasa perkara yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja. Ia membawa berkas untuk membebaskan keduanya. Termasuk surat pernyataan dan permintaan maaf pelaku pembunuhan sebenarnya, Agustinus. "Kami berharap Pak Ruben dan Markus dibebaskan dan nama baiknya dipulihkan," katanya.

Adapun Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Andi Irfan Junaedi, meminta Kejaksaan Agung menunda eksekusi mati terhadap Markus dan Ruben Pata Sambo yang dijadwalkan Agustus mendatang. Sampai perkara yang dialami Ruben dan Markus jelas di depan hukum. Serta meminta Mahkamah Agung melakukan peninjauan kembali terhadap kasus tersebut.

Upaya mencari keadilan, katanya, akan dilakukan dengan membawa kasus rekayasa atau salah tangkap ini ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, dan Markas Besar Kepolisian. Kontras tengah mengumpulkan sejumlah bukti dan mengajak pembina rohani Ruben, Andreas, dan anak sulungnya, Yuliani. "Kita akan uji berkas perkara rekayasa dan penyiksaan oleh penyidik kepolisian," katanya.

Kontras juga bakal mendalaminya dengan memintai keterangan korban dan sejumlah saksi lainnya. Terutama dari saksi yang akhirnya mencabut pernyataan di depan persidangan. Jika terjadi rekayasa dan penyiksaan dalam penyidikan di kepolisian, penyidik yang bersangkutan hasus dijatuhi sanksi tegas agar kasus serupa tak kembali terulang.

Rekayasa yang dilakukan penyidik, katanya, sehingga menyebabkan putusan peradilan mulai tingkat pertama hingga kasasi tak berasas keadilan. Adapun Kontras juga mendorong reformasi hukum dengan menolak hukuman mati. Kontras sempat membawa kasus ini dalam kongres anti-hukuman mati di Madrid, Spanyol, kemarin. "Kasus Ruben sempat jadi bahan diskusi," katanya.

Kongres anti-hukuman mati ini dihadiri lembaga atau organisasi hak asasi manusia, individu, dan wakil pemerintah. Sejumlah perwakilan pemerintah dari negara di Eropa hadir menolak hukuman mati. Sedangkan pemerintahan di negara-negara Asia belum ada yang bersikap menolak hukuman mati.



Isu terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,266 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org