Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Warga Syiah Sampang Tagih Janji Presiden

Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 16 Juni 2013

JAKARTA - Warga Syiah di Sampang, Madura, menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan menyelesaikan masalah intoleransi di Indonesia. Mereka mendesak pemerintah segera dikembalikan ke kampung halaman di Desa Bluurandi, Kecamatan Karang Penang, Sampang.

Untuk menagih janji Presiden itu, 10 warga Syiah bersepeda dari tempat pengungsian di gelanggang olahraga di Sampang hingga depan Istana Presiden, Jakarta. Mereka menggenjot sepeda tua mulai 1 Juni hingga Minggu (16/6/2013) siang.

Aktivis Kontras Yati Andriyani mengatakan, pascapidato SBY saat menerima penghargaan World Statesman Award dari organisasi Appeal of Conscience Foundation (ACF), belum ada tindakan konkret dalam penyelesaian sejumlah kasus intoleransi, salah satunya terhadap warga Syiah di Sampang.

"Itu artinya SBY hanya mementingkan pencitraan. Tapi dia lupa apa yang harus dilakukan untuk kita," kata Yati saat mendampingi 10 warga Syiah.

Yati mengaku miris ketika melihat kondisi warga Syiah di pengungsian. Anak-anak dibiarkan tidak mendapat pendidikan. Kaum ibu pun tidak diberi kegiatan. "Mereka tidak tahu harus berbuat apa di tempat yang sangat tidak layak," kata Yati.

Ahmad Rosid (24), salah satu warga Sampang yang ikut bersepeda mengatakan, pihaknya ingin kembali ke kampung sebelum bulan Ramadhan. Jika tidak diizinkan pemerintah, ia dan keluarganya akan tetap pulang lantaran ingin berpuasa serta berlebaran di rumah sendiri.

Harapan sama disampaikan Bujadin (40). Ia menolak tawaran relokasi lantaran sudah puluhan tahun tinggal di kampung halamannya. Bujadin mengaku bingung menjawab setiap ditanya lima anaknya dan istrinya kapan bisa kembali ke rumah.

"Anak istri saya terus minta pulang. Mau pulang bagaimana. Makanya saya ke sini mau ketemu bapak Presiden. Saya mau minta bisa pulang. Saya warga Indonesia juga," kata Bujadin dengan mata berkaca-kaca.

Fatkhulkhoir dari Kontras Surabaya mengatakan, sejak diungsikan Agustus 2012 , tidak ada tindaklanjut dari pemerintah daerah untuk mengembalikan mereka. Pemkab Sampang, kata dia, juga tidak peduli terhadap para korban di pengungsian.

Sejak Mei 2013 , bantuan dari Pemkab Sampang dihentikan. Setelah itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan Rp 750.000 setiap keluar per bulan. "Bupatinya itu nengok saja enggak pernah. Padahal kantornya dekat sekali sama GOR," kata Fatkhulkhoir.

Rencananya, para warga Sampang yang datang ke Jakarta ingin bertemu Presiden. Mereka mengaku akan tetap berada di Jakarta sampai bisa bertemu Presiden dan diizinkan kembali ke rumah.

Seperti diberitakan, ketika menerima penghargaan di New York, Amerika Serikat pada akhir Mei 2013 , Presiden mengatakan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalah konflik komunal di Indonesia. Menurut Presiden, pemerintah tidak akan menoleransi tindakan kekerasan oleh kelompok yang mengatasnamakan agama.

"Kami juga tidak akan membiarkan penodaan tempat ibadah agama apapun untuk alasan apapun. Kami juga akan melindungi minoritas dan memastikan tidak ada yang mengalami diskriminasi. Kami juga akan memastikan siapa pun yang melanggar hak yang dimiliki kelompok lain akan menghadapi proses hukum," kata Presiden.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 1,132 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org