Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras Minta Polisi Tak Gegabah Tangani Terorisme di Poso

Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Rabu, 12 Juni 2013

Jakarta : Seorang terduga terorisme, Nudin alias Ahmad, tewas ditembak mati oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror di Poso, Sulawesi Tengah, Senin 10 Juni 2013 lalu. Sebelum ditembak, Nurdin juga diduga ditabrak oleh mobil aparat.

Tindakan represif aparat itu menimbulkan reaksi masyarakat Poso Kota. Warga yang marah memblokade jalan raya di jalur trans Sulawesi, tidak jauh dari Markas Polres Poso. Warga melempari polisi dengan batu yang dibalas tembakan gas air mata.

Lembaga Kontras menyayangkan proses penegakan hukum polisi dalam menangani kasus dugaan terorisme di Poso yang menimbulkan kepanikan sosial.

"Informasi kejadian yang dihimpun Kontras menyebutkan korban, Ahmad, jatuh setelah ditabrak sebuah mobil Kijang Innova yang diduga dikendarai oleh tim Densus 88. Setelah terjatuh, korban berusaha lari ke arah Gang Nusa Indah, Kelurahan Gebang Rejo, Poso Kota. Pada saat itulah korban meninggal dunia setelah diberondong tembakan oleh tim Densus 88 Anti teror. Saksi di lokasi peristiwa menemukan 7 selongsong peluru yang diduga digunakan oleh Densus 88 menembak korban.

"Kami menilai bahwa tindakan Polisi di Poso dalam penangkapan Ahmad cukup provokatif, memunculkan amuk sebagian massa di kota Poso," kata Koordinator Kontras Haris Azhar melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Selain itu, Kami mempertanyakan urgensi penabrakan dan penembakan terhadap Ahmad dalam operasi Polisi paska bom bunuh diri.

“Apakah Ahmad dalam posisi mengancam jiwa seseorang?” imbuh Haris.

Ia menambahkan penggunaan senjata api hanya bisa dilakukan oleh polisi kepada seseorang (seperti Ahmad) pada saat adanya ancaman jiwa seketika, baik terhadap dirinya ataupun orang lain.

Haris menegaskan pihaknya mendapat banyak informasi bahwa dugaan tindakan tidak profesional itu kerap dilakukan polisi, khususnya di Poso. Desember 2012 lalu, polisi melakukan kekerasan, penembakan dan penyiksaan terhadap sejumlah orang yang diduga teroris.

"Kami khawatir tindakan polisi ini hanya menumbuh-kembangkan ketegangan di Poso paskakonflik beberapa tahun lalu. Sebaliknya, pihak Kepolisian gagal dalam membangun kepercayaan warga di Poso untuk terlibat secara aktif dalam proses perang melawan terorisme," jelas Haris.

Ia mengingatkan kekecewaan warga yang diapresiasikan dengan membuat portal di jalan merupakan hal yang sering terjadi di Poso setelah proses penindakan represif yang dilakukan polisi.

Aparat Sering Bertindak Represif

Dalam catatan KontraS sejak medio 2012 hingga saat ini sudah terdapat berbagai tindakan terorisme, penangkapan, dan berbagai kekerasan antara pihak teroris dan polisi. Hal ini menunjukan bahwa Poso semakin menjadi daerah kekerasan terorisme dan operasi counter terorisme-nya.

"Kami mendukung operasi penegakan hukum atas tindak terorisme, akan tetapi kami meminta agar operasi tersebut memperhatikan keselamatan jiwa warga sipil dan harus dilakukan dengan prosedur yang tepat. Juga penting adalah memahami psikologis warga Poso sebagai masyarakat paska konflik," tegas Haris.

Karena itu, pihaknya mendesak kepolisian bertindak lebih professional dengan mengajak segala elemen di wilayah Poso dalam perang melawan terorisme.

"Penting juga bagi pihak kepolisian untuk mengedepankan akutanbilitasnya dalam menjamin pelaksanaan operasi penindakan yang mengutamakan penerapan prinsip-prinsip HAM," tukas Haris.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,453 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org