Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kasus Ruben, KontraS Surati Empat Institusi Hukum

Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 13 Juni 2013

Maraknya manipulasi dan rekayasa kasus di Indonesia menimbulkan suatu kekhawatiran. Sebab, Indonesia belum memiliki aturan jelas untuk menyelesaikan rekayasa kasus.

Koordinator Eksekutif Kontras, Haris Azhar mengatakan, seharusnya forum antara instansi pemerintah seperti Kejaksaan Agung, Polri, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM dapat membahas aturan penanganan rekayasa kasus.

"Dalam forum itu, mereka seharusnya mendiskusikan kasus-kasus manipulatif terkait penyelesaiannya," kata Haris di Kantor Kontras, Jakarta, Kamis (13/6/2013).

Dalam kasus Ruben Pata Sambo dan anaknya, Markus Pata Sambo yang berujung pada vonis hukuman mati, misalnya. Keduanya sudah jelas bukan pelaku sebenarnya dalam tuduhan melakukan pembunuhan berencana, tapi tetap saja divonis mati.

"4 Pelaku sebenarnya sudah ditangkap dan membuat pernyataan, kalau Ruben dan anaknya tidak terlibat sama sekali dalam kasus itu. Itu tertuang dalam BAP dan sudah disampaikan di persidangan. Nyatanya hukuman mati tetap dilakukan," tuturnya.

Selama proses sidang berlangsung, kata Haris, ada beberapa undang-undang yang diabaikan penegak hukum, terutama di pengadilan.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 709 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org