Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras Nilai RUU Komcad Upaya Militerisasi

Sumber: SUARAPEMBAHARUAN.COM | Tgl terbit: Rabu, 12 Juni 2013

JAKARTA-Koordinator Eksekutif Kontras, Haris Azhar menilai, usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kompenen Cadangan (Komcad) merupakan upaya militerisasi terhadap warga sipil dan hal ini belum diperlukan di Indonesia.  

"Saya mengusulkan agar DPR RI menolak untuk membahas RUU Komponen Cadangan," kata Haris Azhar pada diskusi legislasi "RUU Komponen Cadangan" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (11/6).  

Pembicara lainnya adalah, Anggota Komisi I DPR RI Shidarto Danu Subroto dan Staf Pengajar FISIP Universitas Indonesia Andi Wijayanto.  

Menurut Haris Azhar, RUU Komcad mengatur, antara lain, adanya kewajiban terhadap profesi tertentu, yakni pegawai negeri sipil (PNS), pekerja, dan buruh, untuk mengikuti pelatihan untuk menjadi komponen cadangan, dan ada sanksi hukuman penjara jika menolak.  

"Hal ini adalah pelanggaran HAM karena untuk mengikuti pelatihan atas dasar kesediaan atau kerelaan, bukan kewajiban," katanya.  

Haris juga menyoroti, dalam kondisi perang ada aturan tidak boleh menembaki warga sipil. Akan tetapi, jika warga negara Indonesia menjadi komponen cadangan, menjadi alasan bagi musuh untuk menembaki warga sipil dan Indonesia tidak bisa "complain".  

Menurut Haris, Indonesia saat ini belum memerlukan UU tentang Komponen Cadangan karena tata kelolanya belum siap.   Komponen cadangan jika diterapkan, menurut dia, kelak dikelola oleh TNI, sementara TNI sendiri belum profesional.  

"Bagaimana Komcad bisa berjalan baik jika yang mengelolanya juga belum profesional," katanya.  

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Shidarto Danu Subroto menegaskan bahwa Komcad merupakan bagian dari sistem pertahanan.   Ia menilai selama dua dekade terakhir, Indonesia tidak pernah mengalami perang gerilya secara fisik.

"Kalaupun ada perang yang terjadi saat ini adalah perang teknologi," katanya.  

Purnawiraan perwira tinggi polisi itu menjelaskan, untuk membangun TNI yang profesional, diperlukan anggaran pertahanan yang cukup paling tidak memenuhi "minimum essensial force".  

Karena minimnya anggaran TNI, menurut dia, sehingga sulit untuk membangun TNI yang profesional.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,775 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org