Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Korban Perbudakan di Pabrik Tangerang Terus Bertambah

Sumber: VOAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 29 Mei 2013

JAKARTA ? Jumlah korban perbudakan di sebuah pabrik panic di Kampung Bayur Kopak, Desa Lebak Wangi, Sepatan, Tangerang terus bertambah, membuat aktivis mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

Anggota Divisi Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Syamsul Munir mengatakan, jumlah korban perbudakan tersebut bertambah 34 orang, 19 orang berasal dari Pandeglang, Banten, sedangkan sisanya dari Ciamis, Jawa Barat.

Penyelidikan Komnas HAM, kata Syamsul, sangat penting untuk mengungkap secara menyeluruh peristiwa perbudakan yang terjadi. Komnas HAM juga harus melakukan monitoring terhadap proses hukum pelaku yang masih berlangsung di Polresta Tangerang, tambahnya.

“Kasus ini pernah dilaporkan korban dari Pandeglang ke Polresta Tangerang pada 2011 tapi tidak diurus secara serius. Komnas HAM diberi mandat untuk melakukan monitoring, pemantauan, penyelidikan. Ini kan ada hak-hak korban yang terlanggar, hak atas pekerja, hak korban yang diperbudak karena hari gini masih ada perbudakan,” ujarnya saat datang ke kantor Komnas HAM, Rabu (29/5).

Usai ke Komnas HAM, tambahnya, para pendamping korban dan aktivis Kontras juga mendatangi Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian (Propam) untuk melaporkan hal tersebut.

Komisioner Komnas HAM Siane Indriani menyatakan pihaknya sangat serius dalam menangani kasus perbudakan di CV Cahaya Logam ini. Komnas HAM juga akan terus mengawal proses hukum terhadap 7 orang yang telah ditetapkan tersangka oleh polisi termasuk pemiliki pabrik, Juki Hidayat, ujarnya.

“Saya mencoba untuk melihat bahwa sejak awal itu ada kekurang seriusan makanya kita desak terus, ketika Mabes turun baru kita lihat mereka serius. Kita akan mengawal sampai saat-saat terakhir,” ujar Siane.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Lies Sulistiani mengatakan hingga kini sudah 38 nama yang masuk dalam daftar perlindungan LPSK terkait kasus perbudakan di Tangerang. Orang-orang itu bukan hanya korban perbudakan di pabrik panci tetapi juga orang-orang yang menjadi saksi atas kasus tersebut, ujarnya.

Dia menyatakan pihaknya berencana akan memulihkan trauma para korban serta memfasilitasi para korban untuk meminta ganti rugi kepada pelaku. Pihaknya kata Lies masih melakukan pemeriksaan terhadap 38 orang tersebut di wilayah masing-masing untuk proses pengajuan restitusi atau ganti rugi di pengadilan nanti.

“Kalau terkait soal perlindungan fisik, kami akan mengoordinasikan dulu kepada Polda Jaya, Polda Jabar serta Polres Cianjur dan Lampung Utara karena khawatirkan anak-anak ini yang telah kembali ke orangtuanya. Karena mereka bilang khawatir masih berkeliaran orang-orang suruhan Juki, walaupun Juki dan mandor sudah ada di dalam,” ujarnya.

Praktik penyekapan dan perbudakan buruh di pabrik panci ini terkuak pada awal Mei 2013,  setelah dua buruh di pabrik itu berhasil melarikan diri dan mengadu ke Komnas HAM dan Kontras Jakarta. Para korban rata-rata berumur 17 hingga 24 tahun.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,162 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org