Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KontraS dan Aliansi Pita Hitam Tolak Capres Pelanggar HAM

Sumber: MENITS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 18 Mei 2013

JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilan dan Tindak Kekerasan (KontraS) dan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pita Hitam melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara, Jumat (17/5). Dalam aksi tersebut, mereka menolak caleg maupun calon presiden pada Pemilu 2014 yang memiliki catatan hitam dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu.

"aksi ini sebagai bentuk perjuangan mahasiswa mengawal Pemilihan Umum 2014. Kami tidak ingin politisi-politisi bermasalah maju lagi dalam pemilihan mendatang.  Ini jelas sama saja dengan membentuk masa depan negara Indonesia yang akan terus mengalami kemunduran,” ujar koordinator aksi, Wildan di depan istana negara, Jumat (17/5).

Selain itu, Wildan menuntut keseriusan pemerintah mengusut aktor-aktor di balik pelanggaran HAM yang mengakibatkan korban mahasiswa. Menurutnya, sudah 15 tahun reformasi negeri ini telah dibangun, tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah HAM. Soalnya, kata Wildan, para pelanggar HAM itu menduduki posisi penting di pemerintahan.

Hal senada disampaikan, aktivis KontraS Putri Kanesia. Dia menegaskan, simbol pita hitam di lengan kiri sebagai bentuk perjuangan untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang mandek.

“Ini simbol perjuangan dan duka cita atas penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Apalagi melihat calon-calon yang  melenggang di Pemilu 2014 nanti banyak yang bermasalah,” tegasnya.

Lebih jauh, KontraS dan Aliansi Pita Hitam menegaskan menolak calon-calon yang tidak membawa misi penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

“Apalagi kalau sampai pelaku pelanggaran HAM ikut mencalonkan diri,  jelas kami sangat menolak,” pungkasnya.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 1,202 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org