Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KontraS Desak Pemerintah Hentikan Pelanggaran HAM di Korut

Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 22 Mei 2013

Jakarta: KontraS meminta pemerintah Indonesia untuk berbicara dengan pemerintah Korut agar menghentikan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM di negaranya.

Kepala Divisi Pemantauan dan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Putri Kanesia mengatakan bahwa dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa harus bisa menggunakan pengaruh politik Indonesia di kancah internasional.

"Apalagi Indonesia masuk ke dalam Dewan HAM PBB. Namun, pemerintah dalam kawasan ASEAN pun sebaiknya bisa mempelopori kampanye untuk menghentikan apa yang terjadi di Korut," ujar Putri di Jakarta, Rabu (22/5).

Seperti yang diketahui, beberapa provinsi di Korut memiliki penjara untuk tahanan politik yang didirikan pada sekitar 1950an dan dilaporkan menjadi tempat penyiksaan dan pelanggaran HAM berat.

KontraS, mengutip laporan Pelapor Khusus PBB Marzuki Darusman, menyebutkan para tahanan tidak berkuasa atas dirinya sendiri karena seluruh haknya dirampas pihak berwenang di penjara tersebut.

Mereka yang ditahan, menurut salah satu Direksi Aliansi Masyarakat Korut Peduli HAM (NHKR) Won Jae Chun, adalah orang-orang yang dianggap membangkang terhadap pemerintah Korut, para pengikut agama minoritas, dan keturunan Jepang-Korut.

Salah seorang tahanan yang berhasil kabur Lee Myung Sook berkata bahwa dirinya berhasil kabur dari penjara dan lari ke China pada 2003. Namun ia dikembalikan ke Korut oleh kepolisian China karena dianggap sebagai imigran ilegal dan akhirnya kembali mendekam di penjara.

"Karena saya pernah kabur saya disiksa. Saya ditendang, dipukuli, dan kerja paksa. Tahanan lain ada yang diperkosa. Saya sendiri bahkan pernah menyaksikan bayi yang saya lahirkan mati digerogoti tikus karena penjaga tidak mengizinkan dia untuk hidup," pungkas Lee.



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 1,791 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org