Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Layanan Kesehatan Buruk, Tiga Tahanan Meninggal

Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 17 Mei 2013

Jakarta - Sejak 2007, tiga tahanan asal Papua meninggal dunia karena buruknya fasilitas kesehatan di beberapa lembaga pemasyarakatan. Mendapati hal itu, sejumlah pemuda Papua mendesak pemerintah membebaskan rekan mereka yang ditahan.

Hal itu disampaikan Koordinator Bersatu untuk Kebenaran Paneas Lokbere dalam diskusi "Pembebasan Tahanan Politik dan Narapidana Politik" di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jakarta, Kamis (16/5). "Ketiga rekan kami meninggal karena tidak mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Kami berharap puluhan rekan kami dibebaskan agar tidak mengalami hal serupa," ujarnya.

Salah satu dari ketiga tahanan itu, Michael Heselo, meninggal di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sari, Makassar, 2007. Dua orang lainnya, Arnold Sugumol dan Kanisius Murip, meninggal karena tidak mendapat penanganan yang baik saat terkena stroke. Arnold meninggal tahun 2007 saat ditahan di Lapas Cipinang, Jakarta, sedangkan Kanisius Murip meninggal pada Desember 2012 di Lapas Wamena.

Wakil Koordinator Kontras Syamsul Alam Agus menyebut data Polda Papua, pada Mei 2010, ada 20 orang Papua ditangkap karena tuduhan makar. Selain itu, pada Juli 2010, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua merilis data, 25 orang Papua ditangkap dan ditahan karena tuduhan makar atau terlibat makar. Data yang dihimpun Kontras, hingga 1 Mei 2013, sebanyak 69 orang Papua ditangkap karena tuduhan makar.

Kepala Subdirektorat Komunikasi Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Akbar Hadi yang hadir dalam diskusi membantah adanya tahanan berstatus tahanan politik.

"Seseorang yang dipidana karena kasus yang mengarah pada separatisme merupakan tahanan yang berstatus seperti tahanan pada umumnya. Hanya, orang yang bersangkutan dikenai hukum pidana atas tindakan makar sesuai dengan KUHP Pasal 106-110," paparnya.

Mengenai buruknya fasilitas kesehatan, Akbar tidak membantah, fasilitas kesehatan yang saat ini tersedia memang kurang baik. "Saat ini, anggaran kesehatan tiap tahanan per hari hanya Rp 1.000," ungkapnya.

Selain minimnya dana kesehatan, menurut dia, beberapa warga binaan juga sengaja tidak mau berobat.



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 1,240 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org