Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
15 Tahun Tragedi Mei, Bagaimana Penuntasan Kasus Hukumnya?

Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 14 Mei 2013

Jakarta - 13-15 Mei 1998 silam, sejumlah kerusuhan terjadi di Indonesia. Kerusuhan yang berujung pada turunnya Presiden Soeharto. Kini 15 tahun sudah berlalu sejak kejadian itu. Bagaimana nasib penuntasan kasus hukumnya?

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengungkapkan, ada dua rekomendasi dari lembaga Negara yang belum direalisasikan. Pertama, rekomendasi dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Kedua, hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang telah menemukan adanya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat dalam tragedi Mei 1998.

"Hasil penyelidikan Komnas HAM sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada tahun 2003, namun Jaksa Agung hingga kini masih belum menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM dengan melakukan penyidikan," tulis KontraS dalam keterangannya, Selasa (14/5/2013).

Lambatnya penanganan kasus ini jelas merupakan catatan buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Butuh keberanian dan terobosan politik dari presiden dan DPR untuk bisa mengawal persoalan ini.

"Hal ini menunjukkan betapa rapuhnya penegakan hukum dan HAM di Indonesia," sambungnya.

KontraS mendesak agar Presiden SBY mau mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc dan memberikan instruksi kepada Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan atas Tragedi Mei. Jaksa Agung juga diminta untuk tidak takut melakukan penyidikan kasus ini.

"Komisi III DPR harus mengawal dan memastikan berjalannya proses penyidikan oleh Jaksa Agung atas peristiwa Tragedi Mei dan mendesak pemerintah untuk membangun monumen di kuburan massal Pondok Rangon sebagai situs sejarah dan sebagai bentuk pengakuan Negara atas kesalahan negara yang terjadi di masa lalu," tutupnya.



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,194 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org