Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Dilarang Demo, Aktivis Laporkan Polda Papua ke Ombudsman

Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Selasa, 14 Mei 2013

Sejumlah aktivis asal Papua yang tergabung dalam Solidaritas Nasional untuk Papua (Napas) didampingi Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Selasa (14/5/2013) mengadukan dugaan pelanggaran Kapolda Papua kepada Ombudsman. Pengaduan ini terkait pelarangan aksi damai pada 1 dan 13 Mei 2013 oleh Kapolda Papua.

Selain itu, aparat kepolisian seperti Brimob, Dalmas Polresta dan Polda Papua juga melakukan pembubaran paksa terhadap aksi damai yang dilakukan Solidaritas Peduli Penegakan HAM (SPP HAM), pada 13 Mei 2013 di Jayapura, Papua. Akibatnya berujung pada penangkapan 4 orang peserta aksi dan penyiksaan seorang Mahasiswa dari Universitas Cendrawasih Jayapura.

"Kami datang ke sini dalam rangka mengadukan Kapolda Papua Kombes Pol Yakobus Marjuki yang tidak mau mengeluarkan izin terhadap gerakan sipil yang dilakukan teman-teman dan masyarakat di Papua. Paling tidak selama menjelang 1 Mei 2013," ujar Kordinator Napas Zely Ariane kepada Liputan6.com di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (14/5/2013).

Padahal, lanjut Zely, aksi damai SPP HAM ini bertujuan untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas tewasnya 3 warga sipil di Aimas Kabupaten Sorong dan penangkapan sewenang-wenang terhadap warga sipil di Sorong, Biak, Mimika dan Jayapura pada 30 April dan 1 Mei 2013.

Menurut Zely, penolakan tersebut mengakibatkan setidaknya 32 orang ditahan sejak 2 minggu belakangan. Mereka mayoritas dikenai pasal makar. Penolakan ini menurutnya tidak beralasan, karena penyelenggaraan aksi melalui prosedur kepada pihak yang berwajib.

"Menurut kami penolakan itu tidak beralasan. Misalnya karena oragnisasi itu tidak terdaftar di Kasbang. Sementara yang melakukan aksi-aksi ini bukan organisasi, tapi solidaritas atau komite aksi. Di manapun aksi seperti ini tidak masalah, asalkan sebelum aksi memberitahukan kepada kepolisian," tegasnya.

Patah Tangan

Ia berharap ada tindak lanjut dari Ombudsman, minimal sorotan terhadap tindakan aparat terhadap pelarangan itu sendiri dan tindakan di lapangan. "Itu kita bawakan data-datanya, misalnya saat penangkapan itu terjadi pemukulan, kekerasan, ada yang patah tangan dan tindakan tak lazim lainya," kata Agus.

Sementara empat nama yang ditahan dan seorang yang disiksa antara lain Victor Yeimo (30) (penanggung jawab aksi), Marthen Manggaprouw (30) (penanggung jawab aksi), Yongky Ulimpa (23) Mahasiswa Uncen (peserta aksi), Elly Kobak (17) (peserta aksi) dan Markus Giban Mahasiwa Uncen (19) yang dipukul dengan popor senjata dan patah tangan kiri sedang dirawat di rumah Sakit RSUD Abepura.

Umumnya mereka dikenakan Pasal 106, 107, dan 110 KUHP, dengan alasan seperti pengibaran bendera. Namun, 32 orang ini semuanya tidak melakukan pengibaran bendera. "Sehingga soal pasal masih bisa diperdebatkan. Mereka sekarang ini terpisah di Lapas, jadi aneh, tidak didampingi pengacara, langsung ditangkap, langsung dimasukkan ke Lapas," jelas Agus.

Khusus untuk yang kasus di Sorong, lanjut dia, ada saksi seorang pendeta, yang melihat kejadian aksi ini langsung. Namun saksi tersebut ketakutan karena ada intimidasi dari kepolisian. Setelah melapor ke Ombudsman, rencananya mereka akan mengadukan hal serupa ke Kompolnas dan Komnas HAM.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,613 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org