Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KEKERASAN DI PAPUA: Kapolri Didesak Hentikan Pelarangan Aksi Damai

Sumber: BISNIS.COM | Tgl terbit: Rabu, 15 Mei 2013

JAKARTA--Kepala Polri Jendral Timur Pradopo didesak untuk menghentikan segala bentuk pelarangan aksi damai, pembubaran paksa dan penangkapan terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM)  Papua terkait dengan peristiwa kekerasan pada 1 Mei dan 13 Mei 2013.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan National Papua Solidarity (Napas) aksi damai yang dilakukan pada 13 Mei, justru direspon oleh para polisi dengan tindakan militeristik.

Aksi damai itu sebenarnya merupakan upaya protes terhadap dugaan penembakan yang menyebabkan tewasnya tiga orang warga serta dilakukannya penangkapan di Sorong, Biak, Mimika dan Jayapura.

"Empat orang ditangkap, seorang diantaranya adalah Markus Giban , mengalami penganiayaan berat, dipukul dengan popor senjata hingga tangan kirinya patah dan kini sedang dirawat di rumah Sakit RSUD Abepura," demikian pernyataan bersama Kontras dan Napas di Jakarta, Rabu, (15/5/2013). "Mendesak Kapolri untuk segera menghentikan pelarangan aksi damai, pembubaran paksa dan penangkapan sewenang-wenang terhadap aktivis HAM dan mahasiswa."

Kedua organisasi itu memaparkan fakta menunjukkan bahwa pembatasan seperti ini bukan yang pertama kali terjadi di Papua, tetapi sudah menjadi tradisi kepolisian Papua. Hal tersebut, papar mereka, menandakan bahwa ruang demokrasi di Papua berada di titik nol.

Kedua organisasi itu menilai realitas demokrasi semacam ini menjadi langkah mundur dari 15 tahun reformasi di Indonesia. "Reformasi di Indonesia belum maju jika ruang demokrasi di Papua masih tertutup. Sebab Papua saat ini adalah wajah demokrasi Indonesia, sekaligus wajah pemerintah Indonesia," demikian Kontras dan Napas.

Selain itu, kedua organisasi itu mendesak agar pemerintah Indonesia khususnya Menteri Luar Negeri, dapat memberikan akses masuk pada pelapor khusus PBB sebagai bentuk keterbukaan pemerintah Indonesia terhadap situasi di Papua, termasuk diantaranya akses pers dalam dan luar negeri.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,661 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org