Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
15 Tahun Berlalu, Tragedi Mei Belum Tuntas

Sumber: VOAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Senin, 13 Mei 2013

JAKARTA ? Lima belas tahun sudah tragedi Mei berlalu, Namun hingga kini pengungkapan atas kasus tersebut belum kunjung terlihat.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar mengatakan Senin (13/5), belum tuntasnya kasus-kasus tersebut disebabkan karena kurangnya komitmen dari pemerintah.

Menurut Haris, semenjak reformasi hingga kini, Presiden Yudhoyono merupakan pemimpin Indonesia yang paling lama berkuasa tetapi tidak ada kontribusi yang diberikannya terhadap agenda-agenda reformasi, termasuk penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Selain itu, lanjut Haris, kemandekan kasus ini juga dikarenakan lemahnya kontrol yang diberikan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pemerintahan yang berkuasa. Untuk itu, kata Haris Indonesia memelukan pemimpin yang berani melakukan penegakan hukum terutama terhadap aktor-aktor negara yang melakukan kejahatan.

“Kalau SBY lihat saja, dia tidak berani tangannya kotor, dia menggunakan tangan orang untuk melakukan sesuatu. Dari situ saja sudah kelihatan hipokrasi dia apalagi dia mau berantas, tuntas kasus itu, tidak berani dia,” ujarnya.

“Menurut saya ada salah kaprah di masyarakat ketika memilih presiden yang bekas tentara. Bukan ketegasan itu yang kita cari, ketegasan yang kita cari ketegasan melakukan penegakan hukum, bukan pada status orang bekas tentara, bekas ini, bekas itulah. Yang kita cari justru orang yang memiliki komitmen penuntasan kasus kasus itu.”

Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Andi Yentriyani menyatakan penuntasan kasus-kasus ini sangat penting bagi para korban dan keluarganya serta untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sehingga kejahatan kemanusiaan seperti itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Andi mengatakan para korban pemerkosaan massal yang terjadi pada 1998 hingga kini masih menderita dan hidup dengan trauma. Untuk itu, Komnas Perempuan meminta pemerintah segera melakukan upaya pemulihan terhadap para korban peristiwa pemerkosaan massal yang kebanyakan keturunan Tionghoa, ujar Andi.

Selain itu, proses hukum terhadap para pelaku pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya juga harus segera dilakukan dengan mengamandemen Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

“Untuk tragedi Mei 98 karena ada kasus pemerkosaan di dalamnya kalau KUHP nya tidak diubah maka tidak mungkin ada keadilan bagi korbannya. Jadi kita berharap Indonesia mengadopsi definisi perkosaan yang dikembangkan pengadilan internasional,” ujarnya.

Dalam KUHP, kekerasan terhadap perempuan hanya menyertakan pasal pencabulan dan pemerkosaan, dengan definisi dan criteria yang sempit, ujar Andi. Padahal standar internasional memiliki 20 kriteria kekerasan terhadap perempuan, tambahnya.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah menyerahkan enam berkas hasil penyelidikannya kepada Kejaksaan Agung diantaranya kasus Trisakti, Semanggi I dan II  tetapi hingga kini Kejaksaan Agung belum menindaklanjutinya.



Kasus terkait Semanggi I 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,844 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org