Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Soal Cebongan, TNI Dinilai Ingkar Janji

Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Senin, 29 April 2013

JAKARTA - Janji Mabes TNI AD untuk segera membawa pelaku penyerangan lapas Cebongan tak kunjung terwujud. Padahal, penyidikan sudah satu bulan lebih sejak serangan maut (23 Maret) yang menewaskan empat orang itu.

"Sikap TNI AD yang tidak terbuka  ini merupakan bentuk ketidakseriusan melakukan pengungkapan kasus Cebongan," ujar Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Haris Azhar di Jakarta, Minggu (28/04). Kontras adalah pendamping empat korban yang tewas. Yakni, Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, Adrianus Candra Galaga, Yohanes Juan Mambait, Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu.

Alumnus Essex University itu menambahkan sejak awal Kontras sudah ragu ketika kasus Cebongan dibawa ke pengadilan militer. "Unsur tranparansi yang dijanjikan hingga kini belum terwujud, fakta sebenarnya tidak diungkap," katanya.

Haris menilai lambannya penyidikan karena penyidik memiliha-milah fakta yang akan disajikan ke persidangan. "Ada yang nanti akan direduksi, misalnya soal motif dari Hugos Cafe, pasti tidak akan diungkapkan," katanya.

Anehnnya lagi, tidak pernah ada rekonstruksi terbuka yang menghadirkan tersangka di lapas Cebongan yang bisa diakses media. "Seharusnya ada olah TKP, ada reka ulang, ini kok tidak ada. Berarti ada yang ditutup-tutupi," katanya.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Rukman Ahmad belum bisa dimintai tanggapan soal tudingan Kontras. Hingga semalam nomer ponselnya tidak merespon panggilan. Namun, dalam penjelasan sebelumnya Rukman mengklaim penyidikan sudah hampir tuntas. "Akan disidangkan di Jogjakarta," katanya.

Informasi yang didapatkan dari Detasemen Polisi Militer Kodam IV Diponegeoro, tahap pemberkasan dan pemeriksaan baik saksi maupun tersangka sudah selesai. Setelah itu berkas akan disempurnakan dalam konstruksi pasal dan dilimpahkan ke Oditurat Militer Jogjakarta.

Berkas yang dinilai siap disidangkan akan dibawa ke Pengadilan Militer Jogjakarta dan disidangkan disana. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo dalam beberapa penjelasan sebelumnya menjelaskan persidangan akan terbuka untuk umum.

Terpisah, melalui pesan pendek Wamenkum HAM Denny Indrayana mengatakan kalau penghargaan itu memang layak diberikan. Sebab, para petugas sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. "Penghargaan harus diberikan karena mereka telah berkorban dalam melaksanakan tugas," ujarnya.

Dia mengapresiasi para petugas yang mencoba bertahan melaksanakan prosedur yang berlaku. Seperti tidak asal membuka pintu penjara meski oknum Kopassus yang menyaru sebagai polisi membawa surat palsu. Hingga akhirnya para pelaku pembunuhan itu melakukan tindak kekerasan pada petugas.

"Namun, para pelaku tetap harus diberi sanksi yang tegas," kata Denny. Memang, selama ini KemenkumHAM ngotot agar kejadian itu diberi hukuman yang tegas. Denny juga sempat berharap agar proses persidangan dilakukan terbuka agar bisa dikawal bersama-sama.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,188 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org