Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kekerasan TNI Marak, Kontras Desak Penuntasan Reformasi di Tubuh TNI

Sumber: JARINGNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 22 April 2013

Kejadian-kejadian serupa yang dilakukan oleh aparat TNI yang semakin masif terjadi.

JAKARTA - Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI kembali terulang. Setelah kejadian penyerangan LP Cebongan yang belum lama terjadi, kini Sabtu (20/4) lalu, 10 orang anggota TNI dari Batalyon Zeni Konstruksi (Yon Zikon) terlibat sebagai pelaku tindak kekerasan terhadap dua orang anggota Satgas dan dua sopir DPP PDI Perjuangan di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Rentetan kejadian inipun semakin menambah daftar buruknya perilaku tentara yang main hakim sendiri.

Terkait hal ini, Kontras menilai, dalam rentetan peristiwa ini, telah terjadi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) berupa penggunaan fasilitas negara (senjata) dan kekuatan terlatih untuk melakukan serangan atau kejahatan terhadap masyarakat sipil.

Kedua, muncul kecendrungan penerapan solidaritas dan show of power (penunjukan kekuasaan) yang tidak pada tempatnya. Ketiga, tidak efektifnya mekanisme kontrol dan komando di internal kesatuan TNI. "Keempat, minimnya efek jera anggota TNI dalam melakukan kekerasan," ujar Koordinator Kontras, Haris azhar dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4).

Sebelumnya, dalam catatan KontraS, sejak Januari 2013 hingga April 2013, terjadi sejumlah kekerasan lain yang dilakukan anggota TNI. Pertama, pada 1 Februari seorang anak bernama Fatir (1,5 tahun) meninggal di Makassar akibat peluru nyasar yang diduga dari senjata anggota TNI. Saat ini kasusnya tengah diproses di Denpom Kodam VII Wirabuana Makassar dan Polsek Mamajang Sulawesi.

Kedua, peristiwa penyerangan Polres OKU pada 16 Maret 2013. Ketiga, peristiwa Cebongan pada 23 Maret di mana terjadi penyerangan oleh anggota Kopassus Grup II Kandang Menjangan, yang mengakibatkan empat orang meninggal. Keempat, pada 12 April terjadi penganiayaan dan penyiksaan oleh 14 anggota TNI Kodim 0705 Magelang. Kekerasan ini mengakibatkan Wibowo (41), seorang tuna rungu, meninggal dunia.

Terakhir, 20 April, terjadi pengancaman dan pemukulan oleh sekitar 10 anggota TNI Batalyon Zeni Kontruksi (Yon Zikon) terhadap dua anggota satgas dan dua sopir DPP PDIP Lenteng Agung.

Sebelumnya di pengujung tahun lalu, 20 Desember 2012, terjadi penembakan terhadap tujuh orang nelayan di perairan laut Pulau Papan, Raja Ampat, Papua, oleh Praka Ahmad Jumati, Babinsa di Waigama, Papua.

Penembakan ini mengakibatkan empat orang meninggal, dan dua orang mengalami luka tembak. Selain itu pada 16 Oktober 2012 terjadi penganiayaan oleh Letkol Robert Simanjuntak, Kepala Dinas Personil Lanud Rusmin Durjadin, Riau.

Untuk itu, Haris mendesak para Pimpinan TNI harus berupaya dalam melakukan penuntasan reformasi di tubuh TNI sesuai amanat reformasi. Hal ini untuk menghindari kejadian-kejadian serupa yang dilakukan oleh aparat TNI yang semakin masif terjadi.

"Reformasi itu terkait sektor keamanan (TNI) terutama soal siistem pertahanan, pembaharuan alutsista yang bebas korupsi dan penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta menjadikan sebuah momen untuk mereformasi peradilan militer yang ada," tutupnya.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,431 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org