Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Besok, Korban HAM Aceh Berkumpul di Banda Aceh

Sumber: THEGLOBEJOURNAL.COM | Tgl terbit: Minggu, 14 April 2013

Banda Aceh ? Perwakilan masyarakat korban Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh yang sedang mencari keadilan agar terungkap semua kebenarannya besok, Senin (15/4/2013) akan berkumpul di kantor Kontras Aceh untuk membahas tindak lanjut melakukan pengawalan terhadap pembahasan Rancangan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Raqan KKR). Hal itu disampaikan oleh Koordinator Kontras Aceh, Destika Gilang Lestari yang dituliskan Minggu (14/4/2013) pada The Globe Journal.

“Besok ada perwakilan masyarakat korban akan berkumpul di Kontras untuk membahas mekanisme pengawalan pembahasan Raqan KKR yang akan dibahas di DPRA,” katanya.

Kata Gilang, berkumpulnya masyarakat korban HAM di Kontras dalam rangka melakukan advokasi dan mengawal setiap jengkal proses pembahasan Raqan KKR. Demikian juga membahas strategi tindak lanjut melakukan pressure agar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tidak hanya memberikan janji.

Lanjutnya, masyarakat korban HAM juga dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang akan diselenggarakan pada tangaal 17 April 2013 di DPRA, juga akan ikut hadir langsung untuk menyampaikan masukannya.

“Nantinya masyarakat korban juga akan ikut langsung dalam RDPU,” tukasnya.

Masih sebagaimana dijelaskan oleh Gilang, Kontras Aceh akan terus melakukan advokasi dan pendampingan terhadap masyarakat korban HAM agar mendapatkan keadilan dari Pemerintah..

Menurut Gilang, masyarakat korban hanya menutut tiga hal pada Pemerintah, pertama adanya pengakuan dari Pemerintah bahwa pernah terjadi pelanggaran HAM dan meminta maaf pada keluarga korban, kedua melakukan rekonsiliasi dan yang ketiga adalah Pemerintah agar memenuhi hak masyarakat korban berupa kompensasi.

“Itu yang diinginkan oleh masyarakat korban,” imbuhnya.

Pada dasarnya, kata Gilang, KKR itu merupakan penyelesaian pelanggaran HAM diluar pengadilan. Artinya, Gilang menegaskan bahwa keberadaan KKR itu bukan untuk menghakimi yang melakukan pelanggaran HAM, akan tetapi sejauh mana bisa dilakukan rekonsiliasai dan adanya pengakuan.



Wilayah terkait:


Dilihat : 1,081 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org