Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras: Pejabat Negara Kompak soal Kasus Cebongan

Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 12 April 2013

JAKARTA - Para pejabat negara dinilai kompak dalam menanggapi kasus penembakan empat tahanan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di antaranya pernyataan yang memberikan apresiasi terhadap 11 anggota Kopassus yang diduga terlibat dan tidak melihat kasus tersebut dari berbagai sisi.

“Pejabat negara terlihat kompak dalam kasus cebongan ini. Berawal dari pihak kepolisian yang menyerahkan kasus itu ditangani polisi militer,” ujar Koordinator Kontras Haris Azhar saat dihubungi, Jumat (12/4/2013).

Menurut dia, seharusnya kepolisian melanjutkan penyelidikan dan menyampaikannya hasilnya pada publik. Sejumlah pejabat negara juga dinilai tidak mendukung para pelaku dibawa ke peradilan umum agar lebih terbuka. Kemudian, menyusul pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan kesebelas anggota Kopassus adalah ksatria karena mengakui perbuatan.

“Presiden menilai mereka ksatria karena mengakui perbuatan. Tidak fokus memberi pernyataan untuk mendorong penegakan hukum,” kata Haris.

Terakhir, pernyataan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Saat proses penyidikan masih berjalan, Purnomo mengeluarkan pernyataan bahwa penyerangan tersebut tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Sebab, penyerangan itu dinilai tidak direncanakan dan jajaran pimpinan TNI tidak mengetahui peristiwa tersebut.

"Pengadilan HAM hanya bisa terjadi kalau terjadi penghilangan nyawa, satu ras, etnik, secara menyeluruh. Atau dilakukan secara sistematik berdasarkan kebijakan pimpinan," kata Purnomo, Kamis (11/4/2013).

Pendapat yang sama juga dikatakan Ketua Setara Institute Hendardi. Dia mengatakan, pasca TNI AD mengakui keterlibatan anggotanya, muncul propaganda yang dilontarkan pejabat negara, elit TNI, juga partai politik yang diduga memiliki kedekatan dengan TNI. Menurut Hendardi, mereka tampak memberikan proteksi dan pembelaan kepada pelaku kejahatan.

“Kampanye semacam ini adalah bentuk pembodohan publik dan menyesatkan,” katanya.

Seperti diberitakan, penyerangan Lapas Cebongan disebut berlatarbelakang jiwa korsa yang kuat terkait pembunuhan Serka Santoso di Hugo's Cafe. Empat tersangka pembunuhan Santoso yang kemudian ditembak mati, yakni Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, dan Yohanes Juan Manbait.

Sebanyak 11 anggota Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan disebut mengakui perbuatan. Mereka, yakni Sersan Dua US, Sersan Satu S, Sertu TJ, Sertu AR, Serda SS, Sertu MRPB, Sertu HS, Serda IS, Kopral Satu K, Sersan Mayor R, dan Serma MZ.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,153 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org