Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KontraS: Semoga Tak Ada Tim Investigasi Tandingan

Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 31 Maret 2013

Jakarta - TNI akan membentuk tim investigasi untuk mengungkap kasus penyerangan Lapas II B, Cebongan, Sleman. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) menyampaikan harapannya agar tim ini tak sekedar menjadi tim tandingan untuk tim investigasi yang lainnya.

"Jadi pernyataan KSAD yang ingin membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus itu, harus diapresiasi atau dibaca sebagai pengakuan untuk membongkar dugaan keterlibatan itu. Tapi saya khawatirnya apresiasi saya kepada KSAD itu, tim ini hanya menjadi tim tandingan dari kerja-kerja kepolisian atau tim yang lain," ujar koordinator KontraS, Haris Azhar.

Hal ini disampaikan Haris usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk 'Huru-hura dan Kekerasan di Indonesia, ke Mana Intelijen Negara?' di Rumah Makan Dapur Selera di Jalan Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (31/3/2013).

Menurutnya, tim-tim investigasi baik dari TNI, Polri maupun Komnas HAM sebaiknya bersinergi. Sehingga tidak ada kompetisi dalam pengumpulan barang bukti, kesaksian, dan juga keterangan.

"Dugaan saya, ini ada rangkaian panjang. Peristiwa Cebongan itu yang utama. Tapi, pasti dia berkorelasi dengan keputusan Polda soal pemindahan tahanan," kata Haris.

Haris juga mengatakan, apa lagi katanya Polda sudah berkoordinasi dengan Pangdam. Untuk itu, menurutnya Kapolda DIY dan Pangdam harus diminta keterangan oleh sebuah tim investigasi.

Sementara itu, Haris menilai seharusnya sudah ada progres yang bisa dilaporkan oleh tim investigasi kepada masyarakat atau presiden. "Menurut saya, polisi tetap bekerja dan TNI AD tetap bekerja. Ini bagaimana soal nanti mengkorelasikannya," tuturnya.

Dikhawatirkan kasus serupa akan terulang. Ditambah jika TNI dan Polri berjalan masing-masing tanpa sinkronisasi, maka meningkatkan ketegangan di antara keduanya.

"Proses peradilan militer bersifat tertutup dan tidak informatif untuk keluarga korban dan masyarakat. Dan tidak bisa kita lihat secara utuh. Kalau misal hakimnya pangkatnya lebih rendah daripada yang melakukan kejahatan, apakah mereka berani memberikan hukuman?" ujar Haris.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 381 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org