Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kasus lapas, SBY dinilai gagal tangani masalah hukum

Sumber: WASPADA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 27 Maret 2013

JAKARTA - Desakan untuk membawa kasus penyerbuan disertai penembakan di Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas IIB, Cebongan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta ke Mahkamah Internasional hanya mencoreng wibawa bangsa Indonesia di mata dunia.

Kordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mengatakan, penembakan yang menewaskan empat orang tahanan di LP Cebongan memang bisa masuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pelanggaran HAM Berat.

Namun, dia berpendapat kasus ini harus diselesaikan sendiri oleh Indonesia tanpa harus melibatkan pihak luar.

"Kalau ke Mahkamah Internasional, peristiwa ini bisa mencoreng Indonesia di mata internasional yang gagal dalam proses reformasi hukum dan sistem keamanan," ungkap Haris kemarin.

Dijelaskannya, kasus ini membuktikan kegagalan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam memimpin bangsa ini selama hampir sembilan tahun.

" SBY dianggap gagal, kalau negara tidak bisa mengotrol penanganan masalah hukum. Ini bisa merendahkan simbol negara. Misal, saat aksi demo Senin kemarin, bawa sepanduk turunkan SBY saja sudah diintai sama intel. Tapi, LP dijebol oleh pasukan bersenjata, masa presiden diem saja," kelakarnya.

Menurut Haris, daripada membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional, lebih baik meminta kepolisian untuk lebih progresif melakukan penyelidikan. Alasannya, banyak petunjuk dan seluruh saksi. "Tinggal diolah saja," singkatnya.

Senada dengan Haris, Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin juga tidak setuju, jika kasus LP Cebongan sampai dibawa-bawa ke MI. "Saya tidak setuju perkara ini ke MI, ini kan urusan internal negara ini. Memalukan jika sampai masuk MI," pungkas Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini.



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 388 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org