Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KontraS: Sisi Kemanusiaan Presiden Hilang

Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 20 Maret 2013

Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut sisi kemanusian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah hilang. KontraS juga menyebut Presiden sudah tidak memiliki agenda kerakyatan.

Pernyataan itu muncul karena adanya pengabaian empat (4) Rekomendasi DPR pada 2009 terkait Penghilangan Orang Secara Paksa peristiwa 1997-1998 oleh Presiden. Padahal, Ombudsman telah menyatakan pengabaian itu perbuatan maladministrasi.

"SBY tidak pernah membayangkan, bagaimana jika yang hilang itu anaknya. Sisi kemanusian dan kerakyatanya telah hilang digantikan oleh agenda politik. Yang diungkapkan SBY semua mengenai dirinya sendiri dan kepentingan politik partainya," ungkanya Kordinator Eksekutif KontraS, Haris Azhar saat dihubung Media Indonesia, Rabu (20/3).

Menurutnya, Presiden hanya melihat tragedi itu dari sisi keuntungan politik. Padahal peristiwa 1997-1998 merupakan momen penting yang bisa membuat SBY berkuasa.

"Para penguasa sekarang, menari-nari di atas penderitaan para korban yang rela mengorbankan nyawanya demi demokrasi. Jika para korban tidak diberikan keadilan, maka itu penghinaan terhadap demokrasi," ujarnya.

Dalam catatan KontraS, tidak ada satu pun kasus pelanggaran yang ditangani di masa kepemimpinan SBY. Justru sebaliknya, korban pelanggaran HAM terus bertambah.

Korban pelanggaran pada 2011 sekitar 1.000 orang dan bertambah menjadi menjadi sekitar 2.000 orang pada 2012. Menurut Haris, semakin meningkatnya pelanggaran HAM karena tidak adanya dasar atau patokan bagi semua pihak dalam bertindak, yaitu pengadilan HAM.

"Kepemimpinan SBY seperti hutan rimba, tidak ada hukuman bagi pelanggar HAM. SBY hanya bertindak ketika merasa dizolimi, tapi untuk bangsa tidak ambil pusing," katanya.

Kritikan terhadap SBY, lanjut Haris, tidak hanya dari dalam negeri. Anggota Komisi Tinggi HAM PBB Navi Pillay, pernah mengatakan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan SBY mengabaikan pelanggaran HAM di masa lalu.

"Jalan satu-satunya mendesak SBY adalah ke PBB baik melalui Dewan HAM maupun pelapor khusus PBB. Sedangkan melalui pengadilan kriminal Internasional tidak bisa karena belum meratifikasi Statuta Roma," ungkapnya.

Haris mengungkapkan bahwa Jaksa Agung Basrief Arief pada 2011 pernah menyatakan bahwa teknis hukum untuk melakukan penuntutan tidak ada masalah, melainkan karena belum adanya sinyal dari SBY. Apalagi yang terlibat berasal dari TNI dan Polri.

"Kalau Kejagung panggil, mereka bisa resisten, sehingga perlu ada prakondisi yang hanya bisa dilakukan SBY, apalagi melibatkan Wiranto dan Prabowo Subianto," pungkasnya.



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,085 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org