Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras: Pengadilan HAM Ad Hoc Ganjal Pencapresan Prabowo

Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Rabu, 20 Maret 2013

Jakarta : Kontras menilai pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc oleh pemerintah atas rekomendasi DPR hanya untuk menjegal pencalonan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Presiden 2014. Sebab, Prabowo yang notabene mantan Danjen Kopassus itu disebut terlibat pelanggaran HAM di era Orde Baru.

"Logikanya akan menjegal. Tapi kita berharap penegakan hukum tidak ada kaitannya dengan politik meskipun nuansanya itu susah dihindari," kata Koordinator Kontras Haris Azhar di Jakarta, Selasa (19/3/2013).

Haris menambahkan, pihaknya mendesak pemerintah dan DPR bahwa pengadilan HAM Ad Hoc bukan hanya untuk menyelesaikan kasus orang hilang saja. Tapi semua kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang berkasnya sudah diselesaikan Komnas HAM.

"Itu harapannya. Tapi dugaan saya tidak akan terjadi penyelesaian kasus pelanggaran HAM karena 9 tahun Presiden SBY berkuasa tidak melakukan apa-apa. 1 tahun tidak cukup membuat Pengadilan HAM," imbuh Haris.

Karena itu, Ia berharap siapapun Presiden terpilih pada Pemilu 2014 mendatang bisa memastikan prinsip-prinsip yang baik bagi Pengadilan HAM dapat terpenuhi. "Karena kalau tidak terpenuhi maka patut diduga pembentukan Pengadilan HAM, ya hanya dagelan saja untuk kepentingan SBY. Kita berharap SBY menegakkan hukum yang sesuai prinsip-prinsip hukum," tukasnya.(Adi)



Kasus terkait Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,508 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org