Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KontraS ralat berita pengadilan bagi Densus 88

Sumber: ARRAHMAH.COM | Tgl terbit: Jumat, 08 Maret 2013

Berikut ini surat permintaan klarifikasi dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak kekerasan (KontraS) atas pemberitaaan mengenai Densus 88. Surat tersebut sekaligus koreksi atas berita yang dimaksud.

N0 : 118/SK-KontraS/III/2013
Hal : Permintaan Klarifikasi
Lamp : Berita

Kepada Yang Terhormat.

Pimpinan Redaksi Media Online Ar Rahmah
Bapak Bilal Muhammad (Chief Editor).
Email: redaksi@arrahmah.com
Di-Tempat

Assalamualaikum wr.wb

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) telah mengetahui adanya pemberitaan soal Densus 88 yang diliput oleh media online Ar Rahmah pada hari Rabu, 6 Maret 2013, dengan judul "KontraS: Densus 88 Bisa diadili ke Mahkamah internasional". Ada sejumlah hal yang perlu kami klarifikasi terkait berita tersebut, yaitu:

Saya, Haris Azhar selaku Koordinator Kontras tidak pernah membuat pernyataan maupun diwawancarai untuk pemberitaan tersebut, baik dengan media online Ar Rahmah maupun di Republika pada tanggal 4 Maret 2013 sebagaimana dikutip dalam berita dimaksud diatas.

Kami, secara singkat di surat ini, bermaksud meluruskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan yang bisa dibawa ke Mahkamah Internasional adalah kejahatan yang sesuai diatur Statuta Roma dan selama pemerintah Indonesia sudah menandatangani Statuta Roma tersebut. Sayangnya Pemerintah Indonesia belum menandatangani.

Oleh karenanya dengan semangat syiar untuk masyarakat Indonesia, maka kami meminta pihak Anda untuk membuat koreksi atas hal yang terkait dengan poin-poin diatas. Selanjutnya kami mengundang pihak Anda untuk bersilaturahmi dengan waktu dan tempat yang kami persilakan Anda untuk menentukan.

Demikian hal ini disampaikan, harap dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 8 Maret 2012

Badan Pekerja KontraS,

Haris Azhar
Koordinator Eksekutif

Tembusan:

Dewan Pers
Komisi Informasi Publik

Penjelasan Dan Tanggapan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan surat klarifikasi yang dikirimkan Kontras kepada Redaksi Arrahmah.com, mengenai berita yang media kami publish yakni berjudul "KontraS: Densus 88 dapat diadili di Mahkamah Internasional". Maka, kami memberikan penjelasan sebagai berikut:

Kami membenarkan berita tersebut bukan hasil reportase dan wawancara kami langsung kepada saudara Hariz Azhar selaku Koordinator Eksekutif Kontras. Melainkan, berita tersebut kami kutip dari situs republika.co.id dan kami publish tanggal 5 Maret 2013 yang berjudul "Densus 88 Bisa Dilaporkan ke Mahkamah Internasional" serta sudah kami cantumkan sumber berita. Berita tersebut kami dapatkan pada link: http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/03/04/mj4pbz-densus-88-bisa-dilaporkan-ke-mahkamah-internasional. Kami kutipkan berita dari sumber pertama:

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri terancam dilaporkan ke Mahkamah Internasional yang berkantor di Den Haag, Belanda.
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menjelaskan, laporan tersebut akan membuat institusi itu diselidiki secara independen.

"Kami menilai tindakan yang dilakukan Densus 88 Polri bisa dibawa ke Mahkamah Internasional HAM," kata Haris saat dihubungi Republika, Senin (4/3).
Dia menambahkan, yang terpenting faktor-faktor persyaratannya terpenuhi dengan bukti-bukti yang ada. "Asalkan faktor-faktor prasyaratnya terpenuhi. Karena Densus 88 ini representasi aparat negara, maka kejahatan terhadap rakyatnya sendiri bisa diselidiki," terang Haris.

Menurutnya, jika laporan dugaan pelanggaran Densus 88 dibawa ke PBB, maka akan ada penyelidikan secara independen. Tim tersebut akan melakukan verifikasinya sebelum memutuskan apakah kejahatan HAM itu sistematis oleh negara atau orang per orang.
Ditegaskan Haris, penembakan terhadap terduga teroris yang belum diketahui derajat kesalahannya bisa masuk dalam kaidah ekstra judicial killing. "Jika pembunuhan atau penembakan itu direncanakan, maka ada pertanggungjawaban komando," tegas Haris. Kutipan Selesai.
Untuk latar belakang berita tersebut kami memang tidak mengetahui. Atas klarifikasinya kami ucapkan terima kasih.

Adapun informasi lebih mendalam terkait pemberitaan tersebut, dapat menghubungi media yang menjadi sumber pertama dari berita dimaksud.

Surat Klarifikasi yang dikirimkan KontraS dan kami muat di rubrik Surat pembaca, sekaligus menjadi koreksi, klarifikasi dan hak jawab atas pemberitaan tersebut. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasssalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 8 Maret 2013

Bilal Muhammad
Pimpinan Redaksi Arrahmah.com



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,174 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org