Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Dalam Sewindu, Polri-TNI Bentrok 30 Kali

Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Sabtu, 09 Maret 2013

Jakarta: Penyerbuan dan pembakaran Mapolres Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada Kamis (7/3) yang dilakukan oleh oknum Yon Armed 76/15 Martapura yang menimbulkan empat korban dari pihak polisi menambah panjang daftar benturan TNI versus Polri.

Menurut catatan Kontras, dalam kurun waktu delapan tahun terakhir ini atau sewindu, setidaknya ada 30 peristiwa bentrok serupa terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

”Ini benturan yang laten. Data kami menunjukan itu. Sejak 2005 hingga Maret 2013 ini ada 30 bentrokan dimana 10 polisi meninggal berbanding 4 tentara meninggal lalu 42 polisi terluka dan 20 tentara terluka,” kata Koordinator Badan Pekerja Kontras Haris Azhar dalam rilis yang dikirim ke Beritasatu.com Jumat (8/3) malam.

Data-data ini, Haris melanjutkan, adalah fakta adanya bentuk sikap arogansi para aktor keamanan di negeri ini dimana mereka lebih senang menunjukan kekuatan dalam bentuk aksi-aksi kekerasan ketimbang melakukan tugas dan fungsinya masing-masing.

”30 peristiwa bentrok itu sebabnya berbagai macam. Misalnya kecelakaan, anggota TNI menolak ditilang, serobotan antrian BBM, keributan dalam keadaan mabuk, menolak membayar tiket masuk atau biaya retribusi, hingga rebutan wanita,” beber Haris.

Aksi-aksi kekerasan tersebut diperparah dengan penggunaan senjata yang mematikan. Ini seperti yang terjadi dalam penyerangan Mapolres Maluku Tengah pada 2 Februari 2008 lalu dimana adanya penggunaan granat dan mortir.

”Jelas bahwa kekerasan dan penggunaan senjata dalam insititusi baik TNI maupun Polri merupakan bentuk pelanggaran hukum serta bertentangan dengan semangat refomasi aktor keamanan. Sayangnya, ketiadaan penegakan hukum yang benar mengakibatkan peristiwa kekerasan terjadi berulang dan laten,” imbuh alumni S-2 Essex University, Inggris ini.

Untuk itu Kontras menuntut harus dilakukan penegakan hukum atas kekerasan yang terjadi termasuk di OKU. Lalu segera perbaiki sistem peradilan militer yang diatur dalam UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan pemerintah serta DPR harus secara pro-aktif mendorong reformasi keamanan ditubuh TNI dan Polri.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,609 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org