Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Pengadilan HAM tak Kunjung Datang

Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 08 Maret 2013

Jakarta: Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan tiba-tiba terlihat ramai, Kamis (7/3).

Panas terik matahari tidak menyurutkan semangat puluhan orang yang mengatasnamakan diri sebagai korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu untuk bertemu dan menagih janji Menko Polhukam Djoko Suyanto.

Mereka yang terdiri dari ibu-ibu dan beberapa pria mengunakan baju hitam menuntut dibentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc. Mereka adalah kelompok yang setia berdemo “Kamisan” di depan gedung Istana Negara.

Belum sampai ke halaman kantor Kemen Polhukam, puluhan orang yang tergabung dalam Ikatan Korban Orang Hilang Indonesia (IKOHI) itu, dihadang oleh petugas keamanan Menko Polhukam, akhirnya terjadi dorong-dorongan.

“Kenapa kalian begitu kasar, kami hanya ingin bertemu Djoko dan meminta kepastian kapan pengadilan HAM di bentuk. Kami hanya menuntut kejelasan terhadap anak kami,” teriak tangis Maria Katarina Sumarsih ibunda Bernardus Realino Norma Irmawan, mahasiswa Atma Jaya yang tewas dalam peristiwa Semanggi 1998 di Halaman Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta (7/3).

Petugas mundur dan para pejabat teras Kemenko Polhukam pun menemui mereka, seperti Staf Khusus Menko Polhukam Marsda TNI (Purn) Sagom Tamboen, Deputi Komunikasi dan Informasi Marsda TNI Agus Barnas, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Sutiyono.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar berorasi dan menyampaikan bahwa pada Mei 2011, Presiden SBY telah memerintahkan Djoko untuk mencari format terbaik penyelesaian pelanggaran HAM berat masal lalu. Kemudian, Djoko membentuk Tim Kecil Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM berat masa lalu yang terdiri dari Deputi III Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Kemhan, Kemendagri, BPN, Kejagung, Mabes TNI, Mabes Polri, Kemenhut, Kemen ESDM, Kemen PU dan Komnas HAM. Tim itu sudah beberapa kali bertemu dengan korban, namun hampir dua tahun tidak ada tindakan nyata.

“Sudah saatnya hentikan negosiasi kami minta jawaban ke Menko Polhukam, kapan pengadilan HAM dibentuk untuk kasus yang berkasnya sudah direkomendsikan Komnas HAM untuk diselesaikan? Yang mampu memberikan kepastian adalah yang memiliki otoritas yaitu Djoko Suyanto. Sesederhana itu, tapi terasa sulit sekali buat kalian,” ungkapnya.

Yang sudah direkomendasikan Komnas HAM adalah peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II, Mei 1998, Penghilangan Paksa 1997-1998, Talangsari Lampung 1989, Peristiwa 1965, Penembakan Misterius 1982-1985, Wasior 2001 dan Wamena 2003. (Raja Eben L/Adf)


Kasus terkait Semanggi I 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,332 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org