Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KontraS: Ratifikasi Statuta Roma Dapat Cegah Impunitas

Sumber: VOAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 05 Maret 2013

JAKARTA â?? Pemerintah Indonesia mengirim delegasi yang dipimpin Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana ke Belanda, untuk mempelajari prosedur ratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menyatakan langkah pemerintah tersebut bisa menjadi catatan yang positif  untuk pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tinggal sekitar  satu tahun lagi.

Jika ratifikasi tentang Mahkamah Pidana Internasional telah dilakukan, ujar Haris, maka pemerintah harus segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum 2002, seperti pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh saat operasi militer maupun pelanggaran di Papua serta yang lainnya.

Jika tidak, tambahnya, maka para pelaku dapat dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga dapat memeriksa kasus-kasus kejahatan masa lalu yang bersifat berkelanjutan dan tidak memiliki status kadaluarsa seperti kasus penghilangan orang secara paksa, ujar Haris.

“ICC tidak bisa berlaku mundur, tidak bisa diberlakukan untuk kejahatan yang terjadi sebelum 2002. Tetapi untuk kejahatan-kejahatan yang masih berlangsung seperti kasus orang hilang masuk kategori kejahatan yang masih berkelanjutan. Selama orang itu belum ditemukan kayak penculikan aktivis 97/98, kasus Tanjung Priok, Talang Sari, Peristiwa 65, itu semua ada kasus orang hilangnya, itu masih bisa jadi ranah investigasinya ICC,” ujar Haris.


Haris menyatakan Mahkamah Pidana Internasional tidak akan mengintervensi proses hukum dan proses pengadilan di Indonesia karena mereka hanya bertindak ketika negara tidak mau dan tidak mampu melaksanakan kewajiban penghukuman terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan.

Ratifikasi ini, kata Haris sangat penting buat Indonesia untuk mencegah terjadinya impunitas atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti yang terjadi saat ini.

ICC adalah pengadilan yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memiliki yurisdiksi universal terhadap kejahatan-kejahatan luar biasa yang terjadi di negara mana pun. Kejahatan luar biasa tersebut seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan satu lagi yang masih kontroversial, kejahatan agresi.

Konsekuensi ratifikasi ini adalah perlunya harmonisasi semua regulasi terkait HAM.

Sementara itu, Kepala Direktorat Kerjasama Internasional Kementerian Hukum dan HAM, Dhahana Putra menjelaskan  ratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional sudah masuk dalam  rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM) periode 2011- 2014.

“Diharapkan pada 2013 ratifikasi tentang Mahkamah Pidana Internasional sudah bisa dilakukan,” ujarnya.



Kasus terkait Tanjung Priok 1984;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,393 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org