Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Penegakan Hukum, Bukan Operasi Militer

Sumber: VHRMEDIA.COM | Tgl terbit: Jumat, 22 Februari 2013

VHRmedia, Jakarta â?? Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan duka cita dan keprihatinnya terhadap tewasnya 8 personil TNI dan 4 warga sipil di wilayah Puncak Jaya.

Menurut Kontras, kekerasan berupa penembakan dan perampasan senjata di Papua harus direspons dengan upaya penegakan hukum. Namun, ironisnya kejahatan-kejahatan tersebut tak pernah diproses secara hukum dengan transparan.

"Negara, terutama pemerintah di Jakarta tidak sensitif terhadap rantai kekerasan yang terjadi di Papua," kata Kordinator Pekerja Kontras Haris Azhar, Jumat (22/2).

Catatan Kontras menyebut sepanjang 2012 hingga 21 Februari 2013 setidaknya terjadi 15 kekerasan yang terjadi di wilayah Puncak Jaya, termasuk 2 perampasan senjata orang tak dikenal.

Rangkaian peristiwa tersebut menewaskan 9 personil TNI, 2 anggota polisi, dan 10 warga sipil dan melukai seorang personil TNIdan 9 warga sipil.

"Model kekerasan ini tidak mengenal latar belakang korban, entah itu yang menyasar warga sipil ataupun aparat keamanan di level prajurit," kata Haris.

Dia menyebut insiden terakhir yang menewaskan 12 orang, merupakan akibat dari buruknya penegakan hukum di Papua. "Kami mempertanyakan peran dan kinerja kepolisian dalam penegakan hukum di Papua, khususnya untuk kasus-kasus yang sensitif, seperti di area Puncak Jaya," kata Haris.

Selain itu, Haris juga mempertanyakan model operasi dan instruksi pengamanan yang diterapkan di Papua. Mengingat banyaknya jumlah korban yang berjatuhan, baik dari pihak TNI, polisi dan warga sipil selama kurun waktu 2012 hingga Februari 2013.

Haris juga mendesak agar diterapkan operasi penegakan hukum, bukan operasi militer sebagaimana yang sempat disampaikan oleh Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono kemarin.

"Kami justru meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berani "blusukan" memimpin operasi penegakan hukum maupun langkah-langkah keadilan yang konkrit di Papua," kata Haris.

Haris menambahkan, KontraS dalam hal mendukung pemerintah dan struktur sektor keamanan di bawahnya untuk merespons situasi di Papua dengan cara dan kebijakan yang, di antaranya, menghormati prinsip prinsip hukum, memperhatikan pembedaan warga sipil dengan kelompok bersenjata. "Termasuk, tidak membuat pernyataan-pernyataan yang menyulut kecemasan publik di Papua," kata Haris.(E2)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 600 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org