Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KontraS Serukan Operasi Penegakan Hukum di Papua

Sumber: BARATAMEDIA.COM | Tgl terbit: Sabtu, 23 Februari 2013
JAKARTA, BARATAMEDIA â?? Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pemerintah segera melakukan operasi penegakan hukum di Papua menyusul sejumlah aksi kekerasan yang terjadi wilayah itu.

"Kami mendesak agar diterapkan operasi penegakan hukum, bukan operasi militer. Sebagai pelengkap upaya penegakan hukum, kami juga meminta negara saat ini untuk memberikan jaminan pemenuhan hak-hak korban, baik bagi TNI dan Polri, maupun warga sipil yang menjadi korban," kata Koordinator KontraS, Haris Azhar dalam keterangannya, Sabtu (23/02).

KontraS kata Haris mengaku prihatin dengan kekerasan demi kekerasan yang masih terjadi di Papua. "KontraS menyatakan duka cita dan prihatin terhadap tewasnya 8 orang anggota TNI, 4 orang warga sipil di wilayah Puncak Jaya, Papua, pada 21 Februari 2012," jelas Haris.

Haris menegaskan KontraS mendukung Polri, BIN, dan TNI untuk merespons situasi di Papua dengan cara dan kebijakan yang menghormati prinsip-prinsip hukum, memperhatikan pembedaan warga sipil dengan kelompok bersenjata. Termasuk, untuk tidak membuat pernyataan-pernyataan yang menyulut kecemasan publik di Papua.

Bagi KontraS, lanjut Haris, rangkaian kekerasan berupa penembakan dan perampasan senjata merupakan kejahatan yang seharusnya direspons dengan upaya penegakan hukum. Ironisnya, terhadap kejahatan-kejahatan di atas tidak pernah ada proses hukum yang transparan, dan bisa memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kekerasan di Papua.

Di level penegakan hukum, KontraS mendorong Polri untuk memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana diatur dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Termasuk menyertakan Komnas HAM dan Kompolnas dalam operasi penegakan hukum untuk peristiwa di Puncak Jaya. Kedua komisi negara ini memainkan peran pengawasan serta merta.

Sementara itu, TNI hari ini berencana menggunakan dua helikopter jenis MI 17 untuk mengevakuasi 11 korban penembakan dari Sinak, Kabupaten Puncak, Papua. Namun operasi itu masih terkendala cuaca buruk.

Dan Lanud Jayapura Kol (Penerbang) Dyah Yudanardi mengatakan, pihaknya masih menunggu situasi cuaca yang kondusif untuk menerbangkan dua heli tersebut ke lokasi di puncak Sinak. Dia mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan apakah heli tersebut langsung terbang ke Sinak atau terlebih dahulu singgah di Mulia.

"Cuaca hingga saat ini belum bersahabat terutama di sekitar Sinak sehingga heli belum bisa diterbangkan," kata Dyah.

11 korban penembakan kelompok sipil bersenjata itu tercatat tujuh anggota TNI dan empat warga sipil. Mereka ditembak kelompok sipil bersenjata di Sinak, Kabupaten Puncak, Kamis (21/2). Operasi evakuasi yang rencananya digelar kemarin, Jumat (22/02), batal dilakukan karena heli yang digunakan ditembaki kelompok separtais bersenjata, saat memasuki kawasan Sinak. Insiden itu mengakibatkan tiga kru heli mengalami cedera. (fys)


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 605 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org