Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Komnas HAM Siap Kawal Inpres Kamnas

Sumber: HUKUMONLINE.COM | Tgl terbit: Senin, 04 Februari 2013

Ketua Komnas Ham, Otto Nur Abdullah, mengaku tak dilibatkan dalam pembahasan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (Inpres Kamnas). Padahal, peraturan tersebut dinilai rentan melanggar HAM.

Otto mengatakan, jauh sebelum Inpres Kamnas itu diterbitkan bulan lalu, Komnas HAM sudah menyurati presiden untuk meminta keterangan perihal rencana penerbitan Inpres tersebut. Tapi sampai Inpres Kamnas diterbitkan, surat Komnas HAM tak ditanggapi.

Setiap operasi keamanan, lanjut Otto, berpotensi besar terjadi pelanggaran HAM seperti tindak kekerasan. Namun, jika pemerintah dapat menjamin bahwa tidak ada pelanggaran HAM dalam mengimplementasikan Inpres Kamnas, Otto menyebut tak ada persoalan.

Pada tahap pelaksanaan, masih menurut Otto, Inpres Kamnas menyebutkan terdapat tim untuk meningkatkan efektifitas penanganan gangguan keamanan. Tim tersebut dibentuk dari tingkat pusat sampai daerah. Serta melibatkan lembaga pemerintah lainnya, masyarakat, para tokoh dan organisasi kemasyarakatan.Sayangnya, dalam tim tersebut, tidak dijelaskan secara detil lembaga apa saja yang dapat dilibatkan.

Lantaran tim penanganan keamanan itu akan berada sampai ke tingkat daerah, Otto menyebut Komnas HAM akan menghadapi kendala. Misalnya, SDM yang ada di Komnas HAM saat ini tak cukup untuk menjangkau sampai ke berbagai daerah untuk melakukan pemantauan. Untuk mengatasi hal itu, Otto mengatakan laporan dari masyarakat dan organisasi masyarakat sipil sangat diperlukan.

Secara pribadi Otto juga menyoroti beberapa hal dalam Inpres itu. Misalnya, apakah perbantuan TNI dalam penanganan keamanan dalam negeri itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Pasalnya, terdapat peraturan yang perlu melibatkan DPR ketika TNI ingin diterjunkan mengatasi konflik. Kemudian, soal kewenangan pemerintah daerah. Perlu dikaji apakah pejabat daerah punya kewenangan untuk meminta bantuan TNI dalam mengatasi konflik.

Terpisah, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, mengatakan ada dua hal yang menyebabkan Komnas HAM tak dilibatkan dalam pembahasan Inpres Kamnas. Pertama, Komnas HAM kurang aktif dalam menjain komunikasi dengan pemerintah. Menurutnya, Komnas HAM punya akses untuk bertemu dan berkomunikasi dengan petinggi pemerintahan termasuk Presiden.

Kedua, pemerintah yang tak berpihak pada HAM. Haris menilai Presiden dan jajarannya tak serius mengimplementasikan nilai-nilai HAM dalam setiap kebijakan yang diterbitkan. Sehingga, isu HAM hanya digunakan untuk pencitraan pemerintah baik secara nasional ataupun internasional. Menurut Haris hal itu semakin diperkuat dengan tak tuntasnya peraturan pelanggaran HAM berat masa lalu. "Pelanggaran HAM berat masa lalu itu juga kebijakan yang diambil atas nama Kamnas," tegasnya kepada hukumonline lewat telepon, Senin (4/2).

Haris menyarankan agar Komnas HAM menggandeng elemen masyarakat sipil untuk membahas Inpres Kamnas. Baginya, Komnas HAM harus mendengar argumentasi masyarakat sipil yang mengeluhkan terbitnya Inpres Kamnas. Jika Komnas HAM melakukan hal itu, Haris yakin Komnas HAM punya legitimasi yang lebih kuat untuk bersikap dan melakukan tindakan atas diterbitkannya Inpres Kamnas.



Isu terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,709 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org