Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras Jerat 9 Polisi ke Jalur Pidana

Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 04 Januari 2013

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar menilai kasus penangkapan Wildan Saputra oleh Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat termasuk penghilangan orang secara paksa.

Pasalnya, tidak ada surat penangkapan atas Wildan saat yang bersangkutan dibekuk. Wildan ditangkap pada 18 Desember 2012 dan ditemukan sembilan hari kemudian, tepatnya 27 Desember 2012, oleh orang tuanya di Polsek Tanah Abang.

Polisi menangkap Wildan karena kepemilikan narkoba jenis sabu, namun tidak terbukti. Atas kejadian tersebut, orang tua Wildan, Nengsih dan Ahmad Ramadhan melaporkan perbuatan polisi ke Komisi untuk Tindak Kekerasan dan Orang Hilang (KontraS).

"Kami telah menerima pengaduan dari pihak keluarga dan menemukan adanya tindakan penghilangan orang secara paksa atau terjadi penangkapan di luar proses hukum atas Wildan. Hal itu telah mengakibatkan hilangnya sejumlah hak kebebasan Wildan untuk mendapatkan pendampingan bantuan hukum yang layak," kata Koodinator Kontras, Haris Azhar dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis (3/1/2012).

Haris menjelaskan, polisi terbukti melanggar pasal 33 ayat 2 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang kejahatan penghilangan orang secara paksa. Polisi dinilainya telah melakukan penangkapan, penahanan, penculikan, dan ketidakjelasan informasi untuk mengetahui keberadaan Wildan. Sebab itu, polisi menurutnya melanggar kebebasan individu Wildan yang dilindungi konstitusi tertinggi, UUD 1945.

"Atas hal itu, kami akan melakukan menempuh jalur pidana. Sehingga kasus ini tidak diselesaikan lewat internal kepolisian. Hal itu untuk membuat polisi jera agar tidak ada lagi kasus salah tangkap yang semena-mena," tandasnya.

Ia menambahkan, ada sembilan aparat kepolisian yang akan dijerat dengan pidana. Mereka dikenai pasal 328 KUHP yang mengatur tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang dan tindak pidana penculikan. Selain itu, mereka dikenai pasal 18 (3) KUHP tentang tidak adanya informasi yang diberikan pada keluarga setelah penangkapan dilakukan.

Haris merinci, sembilan orang tersebut adalah penyidik Kompol Widarto dan Ipda Bambang Santoso. Kemudian secara berturut penyidik pembantu Aipda Rudi Hartono, Bripka Heri Prasetyo, Brigadir Beny Hidayat, Setia Juana, Alfi Al Akbar, dan Briptu Reza Hamdan Ramadhan, serta Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Suyudi Ario Seto.

"Kami akan melaporkan mereka ke Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Komnas HAM, dan Ombudsman," pungkasnya.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,323 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org