Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Polisi: Tak ada diskriminasi dalam kasus Rasyid Rajasa

Sumber: BBC.CO.UK | Tgl terbit: Rabu, 02 Januari 2013

Polisi membantah bertindak diskriminatif dalam kasus kecelakaan dengan tersangka Rasyid Amrullah Rajasa, anak menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa pada Selasa pagi di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta.

Tudingan perlakuan khusus dilontarkan melalui berbagai media sosial dan media, karena polisi dianggap mengistimewakan Rasyid, anak termuda Hatta Rajasa berusia 22 tahun itu.

Dibanding dengan kasus kecelakaan lain yang juga mengakibatkan jatuhnya korban, seperti kasus dengan tersangka Afriyani Susanti dan Novi Amalia, Rasyid tidak langsung ditahan atau dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya.

"Tiap kasus itu berbeda, jangan disamaratakan," tegas Komisaris Besar Polisi Rikwanto, Humas Kepolisian Jakarta yang menangani kasus ini.

"Kita tidak ada perlakuan istimewa, setelah tersangka dinyatakan sehat akan langsung kita proses," tambah Rikwanto.

Rasyid diizinkan polisi menjalani perawatan di rumah sakit yang dirahasiakan untuk mengatasi sakit 'maag berat' dan 'trauma fisik serta psikis' akibat kecelakaan pagi setelah malam tahun baru tersebut.

Izin perawatan ini adalah salah satu hal yang dipersoalkan pengkritik polisi karena dianggap sebagai bentuk pengistimewaan terhadap putra pejabat tinggi seperti Rasyid Rajasa.

'Tiga kelas'

Rasyid, 22, masih bersekolah di London, Inggris

Pengamat Harris Azhar menilai sikap polisi dalam kasus ini menunjukkan kebiasaan aparat selama puluhan tahun dalam memilah kasus kriminal yang dihadapinya.

"Ada tiga kelas kasus yang ditangani polisi: pertama yang melibatkan orang biasa, kedua yang melibatkan orang yang punya uang, ketiga kasus yang melibatkan tokoh terkenal atau pejabat berkuasa," kata Harris.

Polisi akan bertindak sigap cenderung represif pada kasus pertama, tegas Harris yang juga pegiat dalam Koalisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Dalam kasus menyangkut kelas kedua, polisi menurut Harris akan lebih hati-hati tetapi sekaligus menjadikan tersangka sebagai 'sapi perah'. Namun dalam kasus kelas ketiga, polisi akan bertindak sangat hati-hati karena tidak mau terlihat menjelek-jelekkan si tersangka.

"Intinya ini bentuk buruk muka penegakan hukum di Indonesia lah," tegasnya.

Pengamat kepolisian bambang Widodo Umar juga menyoroti bagaimana kepolisian sangat rentan terhadap 'pengaruh politik'.

Untuk membantah tudingan diskriminatif, menurut Bambang polisi mestinya bertindak lebih proaktif bukannya menutup barang bukti kendaraan mewah yang menabrak kendaraan korban.

"Justru TKP mestinya diteliti dengan cermat, bagaimana bekas rem, berapa kecepatan kendaraan, untuk kepentingan menuntutn analisis," kata Bambang.

Tudingan menutupi barang bukti akhirnya dibantah polisi dengan menunjukkan mobil BMW seri X-5 yang dikendarai Rasyid kepada wartawan pada Rabu (2/1) di halaman Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Pancoran Jakarta.

'Sekitar 100km/jam'

Menurut polisi Rasyid Rajasa menabrak sebuah mobil Daihatsu Luxio setelah merayakan tahun baru hingga Selasa subuh.

Polisi menyebut dugaan tersangka menabrak karena mengantuk, bukan karena sebaba lain meski pada hari Selasa (1/1), polisi belum mengumumkan hasil uji sampel air seni Rasyid.

Mobil BMW bernomor B 272 HR yang dikendarai Rasyid menewaskan dua korban termasuk balita berusia satu setengah tahun, setelah melaju dengan kecepatan tinggi di jalan tol.

"Kecepatannya 80km/jam, mungkin sekitar 100km/jam," kata Rikwanto.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan menyerahkan seluruh proses hukum terhadap anaknya pada polisi dan berjanji menanggung ganti rugi dan perawatan para korban.

Dengan sangkaan tiga pasal sekaligus, termasuk kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, anak Hatta yang kini berstatus mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di London itu terancam hukuman lima tahun penjara



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 513 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org