Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras: Konflik pertambangan ulah petinggi partai

Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Selasa, 15 Januari 2013

Ketua komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS) Haris Azar mengatakan, maraknya kekerasan di daerah yang disebabkan konflik pertambangan, adalah ulah para petinggi partai politik. Parpol yang sudah punya kedudukan di DPRD maupun pemerintahan daerah, punya andil dalam aksi penjarahan sumber daya alam Indonesia.

"Mereka (para petinggi parpol) sudah membuat kesepakatan dengan para pengusaha, untuk mengeruk harta kekayaan yang ada di Indonesia," kata Haris Azar di YTKI, Selasa (15/1).

Menurutnya, wajar kalau masyarakat marah karena merasa dirugikan. Namun aparat hukum yang merupakan korporasi dari mereka, akhirnya membubarkan masyarakat dengan paksa.

"Karena ketidakadilan itu, penjarahan tambang di mana-mana, masyarakat marah tapi aparat membubarkan paksa dan akhirnya di sini terjadi pelanggaran HAM," ujarnya.

Kontrak politik seperti ini, lanjut Haris, memang susah untuk dicegah karena antara partai dan para pengusaha membuat perjanjian yang saling menguntungkan. Seperti untuk dana kampanye, itu bisa saja sumbangan dari para pengusaha.

"Tidak hanya partai yang berkuasa saja, ada partai oposisi dan koalisi menguasai beberapa daerah," imbuhnya.

Haris Azar pun berharap KPU harus benar-benar teliti dalam menilai sumber dana kampanye dari parpol, calon kandidat pejabat, dan lainnya.

"KPK juga saya harap bisa menindak karena ini juga bagian dari korupsi," pungkasnya.



Isu terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 985 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org